BORNEONESW24.Com // Merangin-Jambi Mulyadi resmi laporkan Dugaan Dugaan penggunaan Dokumen palsu, dalam pendaftaran PPPK Tahap II tahun 2024 kemarin. kecurangan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali mencuat di Kabupaten Merangin. Diduga seorang peserta berinisial WHU, yang dinyatakan lulus pada gelombang II dan ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran, diduga menggunakan dokumen palsu untuk meloloskan diri dalam seleksi. Rabu, 22 Jan 2026.
Informasi yang beredar menyebutkan, WHU melampirkan surat keterangan bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) di Desa Muaro Panco Timur, Kecamatan Renah Pambarap, Kabupaten Merangin. Namun, keterangan tersebut dibantah langsung oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
“Tidak ada nama berinisial WHU di sekolah kami, apalagi sebagai tenaga honorer. Saya tidak pernah menandatangani absen maupun dokumen yang digunakan WHU untuk tes PPPK gelombang II. Saya bisa membuktikan hal itu,” tegas Kepala Sekolah tersebut saat dikonfirmasi.
Dari keterangan sejumlah pihak, WHU disebut tidak pernah tercatat sebagai tenaga honorer di sekolah tersebut, memang Sebelumnya di honor di Dinas Pemadam Kebakaran, Namun sudah di berhentikan dua tahun yang lalu.
Dugaan pemalsuan dokumen ini dapat dijerat hukum pidana sesuai Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat, yang berbunyi:
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Ancaman yang sama berlaku bagi orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut.
Selain itu, dugaan ini juga dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 66 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas.
Berdasarkan Hal tersebut Mulyadi resmi melaporkan WHU ke Inspektorat dan BKPSDMD Kabupaten Merangin, sehingga dengan laporan ini bisa membawa ke adilan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi namun tidak dapat menjadi PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu.
Saya hanya memastikan kejahatan pemalasuan dokumen adalah perbuatan pidana dan tidak di benarkan oleh intansi/lembaga manapun, perlu kiranya saya laporkan dugaan ini. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kejahatan pemalsuan dokumen.
” Alhamdulilah laporan resmi sudah kita masukan ke Inspektorat dan BKPSDMD Kabupaten Merangin, kita berharap laporan ini agar dapat di proses secepat mungkin, sehingga dapat memberikan keadilan bagi tenaga honorer yang lain”
Kasus tersebut kini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak meminta agar instansi terkait segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan keabsahan dokumen WHU dan menindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku.
Penulis:(Sahrial)
