Borneonews24.com | PONTIANAK, KALBAR – Penanganan perkara dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalbar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat mendapat sorotan dari Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H.(Kamis 12 November 2026).
Sorotan tersebut muncul setelah Dirreskrimsus Polda Kalbar menyampaikan bahwa perkara KUR Bank Kalbar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, penyidik disebut masih berfokus mengumpulkan sedikitnya dua alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Herman Hofi Munawar menilai terdapat persoalan mendasar yang perlu dicermati dalam penerapan prosedur hukum, khususnya terkait dasar peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan.
Menurut Herman, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan semestinya didasarkan pada adanya dugaan tindak pidana yang telah didukung bukti permulaan yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana.
“Ketika suatu perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, tetapi penyidik masih menyatakan sedang mengumpulkan alat bukti, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara transparan. Jangan sampai peningkatan status perkara dilakukan secara prematur tanpa landasan bukti permulaan yang memadai,” ungkap Herman Hofi Munawar, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, penyidikan bukan sekadar perubahan administrasi penanganan perkara. Tahapan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang lebih luas karena penyidik telah memasuki proses untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang dugaan tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya.
Karena itu, menurutnya, ketepatan prosedur menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Apabila dasar peningkatan status perkara belum dijelaskan secara memadai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan penerapan prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.
Herman juga mengingatkan bahwa tindakan penyidikan tertentu, seperti penggeledahan dan penyitaan, harus dilakukan berdasarkan persyaratan serta mekanisme hukum yang berlaku. Tindakan paksa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
Selain persoalan tahapan penyidikan, Herman turut menyoroti pernyataan bahwa nilai kerugian negara dalam perkara KUR Bank Kalbar masih dalam proses penghitungan dan belum dapat dipublikasikan.
Menurutnya, kejelasan mengenai potensi kerugian negara merupakan salah satu aspek penting dalam membangun konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi, terutama apabila penyidik menduga terdapat penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Meski demikian, ia menilai proses penghitungan kerugian negara harus ditempatkan sesuai kebutuhan pembuktian dan unsur tindak pidana yang sedang didalami.
“Jika perhitungan kerugian negara masih berlangsung, penyidik harus mampu menjelaskan bagaimana konstruksi dugaan perkaranya, apa peristiwa pidananya, serta bukti-bukti apa yang telah diperoleh. Jangan sampai publik justru mendapatkan kesan bahwa perkara sudah dinaikkan ke penyidikan, tetapi fondasi pembuktiannya belum jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi kepada masyarakat tetap harus memperhatikan kepentingan penyidikan, asas praduga tak bersalah, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan agar penyidik tidak menjadikan kecepatan peningkatan status perkara sebagai tolok ukur keberhasilan penegakan hukum.
Menurutnya, kualitas penanganan perkara justru ditentukan oleh ketelitian dalam mengidentifikasi dugaan tindak pidana, kecukupan bukti, ketepatan penerapan pasal, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana.
Ia menilai, apabila peningkatan status perkara dilakukan tanpa persiapan pembuktian yang memadai, hal tersebut berpotensi melemahkan konstruksi hukum penyidik pada tahap penuntutan maupun ketika perkara diperiksa di pengadilan.
“Lebih baik penyidik memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi daripada terburu-buru meningkatkan status perkara. Langkah yang tidak cermat justru dapat melemahkan posisi hukum kepolisian sendiri di kemudian hari,” ujarnya.
Herman menegaskan, profesionalisme dan transparansi penegakan hukum harus dibuktikan melalui proses yang objektif, akuntabel, serta tidak mengabaikan hak-hak hukum setiap pihak.
“Proses hukum yang profesional dan transparan harus dimulai dari ketelitian dalam menentukan status perkara, bukan semata-mata dari kecepatan menaikkan statusnya,” pungkas Herman Hofi Munawar.
Perkembangan penanganan perkara KUR Bank Kalbar masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Ditreskrimsus Polda Kalbar, khususnya mengenai dasar peningkatan status ke penyidikan, perkembangan pengumpulan alat bukti, konstruksi dugaan tindak pidana, serta mekanisme penghitungan potensi kerugian negara.
Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar, SH(Pengamat Hukum dan Kebijakan Bupblik).
Red/Tim*
