Pontianak, KALBAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya mendorong inovasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggelar berbagai kompetisi inovasi. Namun, inisiatif ini menuai kritik dari kalangan pengamat yang menilai bahwa inovasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya reformasi dalam penegakan hukum yang melindungi ASN dari risiko hukum yang berlebihan. Pengamat hukum, Herman Hofi Munawar, menyoroti berbagai kendala yang saat ini melemahkan semangat inovasi di kalangan birokrasi.(19/9/24).
Menurut Herman, salah satu persoalan utama yang menghambat inovasi di lingkungan ASN adalah minimnya perlindungan hukum bagi mereka yang berani melakukan terobosan baru dalam pelayanan publik. “Banyak ASN yang sebenarnya memiliki ide-ide inovatif, tetapi mereka enggan mengambil risiko karena khawatir akan dijerat dengan tuduhan hukum yang sering kali ,out of context,” ujar Herman dalam wawancaranya.
Herman Hofi Munawar menekankan bahwa penegakan hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan birokrasi, kerap kali berjalan tidak proporsional. Ia mengkritik praktik penegakan hukum yang seharusnya menjadikan hukum pidana sebagai jalan terakhir (ultimum remedium), tetapi kini sering digunakan sebagai senjata utama untuk menghukum kesalahan administratif.
“Seharusnya, penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan, bukan untuk menjatuhkan ASN yang berusaha berinovasi. Sayangnya, saat ini justru kesalahan-kesalahan kecil yang bersifat administratif sering kali ditarik ke ranah pidana, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas,” tambahnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa ketakutan terhadap ancaman hukum ini membuat ASN bekerja dengan sikap hati-hati yang berlebihan. Alih-alih berinovasi, banyak dari mereka yang hanya menjalankan tugas-tugas rutin tanpa semangat untuk menciptakan perubahan yang berarti. “ASN kita terjebak dalam “comfort zone” karena takut melakukan kesalahan yang nantinya bisa dijadikan persoalan hukum. Ini menjadi tantangan besar bagi birokrasi kita.”
Salah satu poin penting yang diangkat Herman adalah lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada ASN yang berinovasi. Dalam banyak kasus, ASN yang berinisiatif untuk melakukan terobosan baru sering kali tidak mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan maupun lembaga hukum yang berwenang. “Tidak ada mekanisme perlindungan yang jelas bagi ASN yang berani mengambil langkah inovatif. Ini membuat mereka rentan diserang secara hukum, terutama ketika ada pihak-pihak yang mencari-cari kesalahan,” jelasnya.
Selain itu, Herman juga menyoroti lemahnya peran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dalam melindungi anggotanya. Menurutnya, Korpri seharusnya memainkan peran yang lebih aktif dalam membela ASN yang menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. “Korpri sebagai organisasi ASN seharusnya menjadi benteng yang melindungi anggotanya, bukan sekadar organisasi formal tanpa fungsi yang jelas,” tambah Herman.
Untuk mengatasi masalah ini, Herman Hofi Munawar menyerukan perlunya reformasi penegakan hukum di lingkungan ASN, terutama dalam konteks inovasi. Menurutnya, pemerintah daerah, khususnya Pemkot Pontianak, perlu menciptakan sistem yang memberikan kepastian hukum bagi ASN yang berinovasi. “Inovasi adalah bagian dari pelayanan publik yang lebih baik. Jika pemerintah serius ingin mendorong inovasi, mereka harus memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi ASN, sehingga mereka tidak takut mengambil langkah-langkah progresif.”
Lebih lanjut, Herman mengajak agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pontianak segera membahas persoalan ini. “Forkopimda adalah wadah strategis untuk mendiskusikan masalah penegakan hukum di tingkat daerah. Kepala daerah seharusnya memanfaatkan forum ini untuk menciptakan suasana hukum yang kondusif bagi ASN yang ingin berinovasi,” jelasnya.
Selain penegakan hukum, Herman juga menyoroti lemahnya pengawasan di lingkungan birokrasi. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengawasi dan membimbing ASN untuk berinovasi, dinilai belum bekerja maksimal. “APIP kota Pontianak harus lebih proaktif dalam mendorong ASN berinovasi. Mereka seharusnya menjadi pengawas yang tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga membimbing agar inovasi dapat berjalan tanpa risiko hukum yang berlebihan,” tegas Herman.
Herman juga menekankan bahwa birokrasi di Pontianak tidak boleh terjebak dalam rutinitas tanpa makna. ASN harus didorong untuk terus berinovasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kalau birokrasi kita hanya bekerja dengan standar minimal, bagaimana mungkin pelayanan publik bisa berkembang? Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja, bukan sekadar program musiman,” tuturnya.
Inisiatif Pemkot Pontianak untuk mendorong inovasi di kalangan ASN sebenarnya merupakan langkah yang baik. Namun, tanpa adanya reformasi penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi ASN, upaya ini hanya akan menjadi program formalitas tanpa hasil nyata. Pengamat hukum Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa inovasi harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan proporsional, agar ASN tidak takut untuk berinovasi.
Dengan reformasi hukum dan pengawasan yang lebih baik, ASN di Pontianak diharapkan dapat bekerja dengan lebih kreatif dan inovatif, tanpa khawatir menghadapi ancaman hukum yang tidak proporsional. Forkopimda dan APIP juga perlu memainkan peran strategis dalam menciptakan suasana birokrasi yang lebih kondusif bagi inovasi.
Sumber: Herman hofi Law (Pengamat Hukum)
Red/Gugun
