Borneonews24.com | SAMBAS, KALIMANTAN BARAT – 7 November 2026 – Penutupan pelayanan lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, kembali menuai sorotan dan memunculkan keresahan masyarakat perbatasan.
Masyarakat Kecamatan Sajingan Besar secara terbuka menyampaikan aspirasi di kawasan PLBN Aruk, Jumat (6/11/2026). Mereka mendesak pemerintah agar segera membuka kembali aktivitas pelayanan perlintasan yang selama ini menjadi salah satu akses penting bagi mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut dibuka atau ditutupnya sebuah pintu perbatasan. Lebih dari itu, terdapat kepentingan sosial, ekonomi, perdagangan masyarakat, serta hubungan antarmasyarakat yang selama ini tumbuh dan berkembang di kawasan perbatasan kedua negara.
Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebab, masyarakat perbatasan merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik, kepastian kebijakan, serta perhatian yang setara dalam pembangunan nasional.
Dalam situasi ini, Bupati Sambas dinilai memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Kepala daerah tidak cukup hanya menyaksikan persoalan yang berkembang di wilayah perbatasan, tetapi harus mengambil langkah politik dan administratif melalui koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi serta kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Bupati Sambas didesak segera menyampaikan tuntutan resmi kepada pemerintah pusat, khususnya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pelayanan lintas batas negara, agar persoalan penutupan PLBN Aruk memperoleh kepastian penyelesaian.
Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya berhenti sebagai dokumentasi kegiatan maupun seruan sesaat tanpa tindak lanjut yang jelas.
Pemerintah daerah perlu hadir sebagai jembatan perjuangan kepentingan masyarakat perbatasan. Apabila terdapat persoalan teknis, administratif, keamanan, maupun kebijakan bilateral yang menjadi dasar pembatasan pelayanan, pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka sekaligus menyampaikan langkah penyelesaiannya.
Desakan juga diarahkan kepada pemerintah pusat agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian.
Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pelayanan perlintasan PLBN Aruk. Jika tidak terdapat hambatan hukum maupun pertimbangan keamanan yang mengharuskan penutupan, pembukaan kembali jalur perbatasan harus segera dipertimbangkan dan direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, apabila terdapat kendala yang mengharuskan pelayanan lintas batas dibatasi, pemerintah harus menjelaskan secara transparan dasar kebijakan, jangka waktu pembatasan, serta solusi konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat terdampak.
Kepastian kebijakan menjadi sangat penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakjelasan.
Perbatasan negara seharusnya tidak hanya dipandang sebagai garis teritorial dan instrumen pengawasan kedaulatan, tetapi juga sebagai kawasan strategis yang membutuhkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat setempat.
Masyarakat Sajingan Besar telah menyampaikan aspirasi secara langsung. Kini, tanggung jawab berada pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan respons yang terukur.
Jangan sampai masyarakat yang berada di wilayah terdepan Indonesia justru merasa terabaikan ketika membutuhkan kehadiran negara.
Pembukaan kembali pelayanan PLBN Aruk harus menjadi agenda serius yang diperjuangkan melalui komunikasi antarlembaga dan koordinasi lintas pemerintahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hubungan bilateral Indonesia–Malaysia.
Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji maupun pernyataan normatif.
Desakan akhirnya jelas: Bupati Sambas harus berdiri di depan memperjuangkan kepentingan masyarakat perbatasan, sementara pemerintah pusat harus segera mengambil keputusan dan memberikan kepastian mengenai pembukaan kembali jalur perlintasan PLBN Aruk.
Kedaulatan negara harus tetap dijaga, tetapi kepentingan dan hak masyarakat perbatasan juga tidak boleh diabaikan.
PLBN Aruk bukan sekadar gerbang negara. Bagi masyarakat Sajingan Besar, keberadaannya memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan kawasan perbatasan.
Sumber/ Dias, Tim – Liputan
Red/Tim*
