Borneonews24.com | Kalimantan Barat | jantung hijau Indonesia, kini berada di ambang krisis ekologis. Deforestasi, pembukaan lahan skala besar, dan maraknya tambang emas ilegal telah menjadi ancaman nyata bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Sejumlah perusahaan besar memang mengantongi izin resmi, namun di lapangan, transparansi dan kejelasan sebagian perizinan dipertanyakan publik.
Ketidaksesuaian tata kelola, lemahnya pengawasan, serta dugaan praktik yang menyimpang dinilai memperparah degradasi hutan dan merusak ekosistem. Aktivitas tambang emas ilegal terus berlangsung tanpa memikirkan dampak jangka panjang: pencemaran sungai, rusaknya hutan lindung, hingga ancaman kesehatan warga akibat penggunaan bahan berbahaya.
Ketua DPP LIDIKKRIMSUS RI Kalbar, H. Badrut Tamam, menyayangkan kondisi ini dan mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk bertindak tegas dan transparan. “Jika benar terdapat oknum yang bermain di balik perizinan maupun pembiaran tambang ilegal, maka hal tersebut harus diusut tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Publik menuntut kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Lingkungan bukan warisan untuk dieksploitasi tanpa batas, melainkan amanah bagi generasi mendatang. Pertanyaannya kini: akankah penegakan hukum benar-benar berdiri di atas kebenaran, atau justru tunduk pada kepentingan?
H. Badrut Tamam mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan melaporkan segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. “Mari kita bekerja sama untuk menyelamatkan Kalbar dari krisis ekologis,” ajaknya.
Penegakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam melindungi lingkungan dan masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan kerusakan lingkungan terus berlanjut tanpa ada tindakan nyata. Saatnya kita bersatu untuk menyelamatkan Kalbar dan Indonesia dari ancaman ekologis.(*/Red)
