Borneonews24.com | SAMBAS, Kalbar – Pihak SMPN 3 Salatiga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai material yang digunakan dalam program revitalisasi sekolah. Klarifikasi tersebut disampaikan pada Jumat (26/6/2026) sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang dinilai menimbulkan kesalahpahaman.
Ketua Panitia Pembangunan SMPN 3 Salatiga, Suhadi, S.Pd., menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melakukan konfirmasi langsung kepada tim pengawas dan tim perencana proyek. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, dipastikan seluruh material yang digunakan dalam pekerjaan revitalisasi telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap ukuran, spesifikasi, dan mutu material menunjukkan bahwa seluruh bahan bangunan yang digunakan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kesalahpahaman yang sempat terjadi antara awak media dan pihak sekolah terkait dugaan material non-SNI kini telah klir. Setelah dilakukan pengecekan bersama terhadap ukuran, spesifikasi, dan mutu, seluruh material dipastikan telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta memenuhi standar SNI,” ujar Suhadi.
Pihak sekolah juga menegaskan bahwa proses pembangunan revitalisasi dilaksanakan dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari tim perencana hingga tim pengawas, guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
“Kami berkomitmen penuh terhadap kualitas pembangunan sekolah. Pengawasan dilakukan secara berlapis agar anak-anak kami dapat belajar di gedung yang aman, nyaman, dan layak digunakan,” ujarnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak SMPN 3 Salatiga berharap informasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat dipahami secara utuh berdasarkan hasil verifikasi di lapangan. Pihak sekolah juga menyatakan terbuka terhadap pengawasan dari berbagai pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(Liputan: Yanto)
Red/Tim*
