Pontianak KALBAR – Sangat memprihatinkan Bank kalbar merupakan Bank yang saham nya dimiliki 14 pemda kabupaten/kota di provinsi kalbar telah terjadi pembobolan dana oleh karyawan bank kalbar sendiri.(8/8).
“Yang lebih mengejutkan masyarakat lagi justru pembobolan itu diduga dilakukan oleh orang dalam sendiri.” Jelas Herman Hofi.
Lanjutnya,”Yang notabenenya bank kalbar sudah meraih segudang penghargaan, Penghargaan itu merupakan indikator capaian prestasi,
Lalu apa maknanya berbagai penghargaan itu?
Penghargaan Top BUMD 2024 with Financial Inclusion and Literacy to Strengthen Regional Economic kategori BPD. Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2024.
“Bank Kalbar menerima Top Bank Awards 2024 dan masih banyak lagi berbagai bentuk penghargaan. Menjadi pelajaran bagi warga kalbar bahwa penghargaan itu tidak selamanya berkorelasi dengan capaian prestasi, terkadang penghargaan hanyalah kamuflase belaka.”Tegasnya.
Herman menegaskan,Lalu pertanyaan nya bagaimana perlindungan hukum dana masyarakat atas tindak pidana pembobolan bank yang diduga dilakukan oleh karyawan bank kalbar. Dana yang dikelola Bank Kalbar terdiri dari dana masyarakat dan dana Pemda yang pada hakekatnya dana masyarakat juga.”katanya.
Lebih lanjut,”bagaimana perlindungan hukum untuk nasabah dan dana pemda yang ada di bank kalbar ? Harus ada upaya melakukan pembenahan ditubuh bank kalbar,Stop penghargaan penghargaan yang hanya mengelabui masyarakat.”Tegas Herman Hofi.
Pemda sebagai owner bank harus segera memberikan rasa aman serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank kalbar.
Setidak tidaknya ada 3 langkah yang dapat dilakukan, yaitu Memperkuat penegakan hukum. Cara ini memang klise, namun untuk mewujudkan law enforcement. Dalam penyelesaian tindak pidana kejahatan perbankan yang dilakukan oleh orang luar bank, ketentuan pidana yang akan dijatuhkan lebih banyak menggunakan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Tetapi, dalam kasus kejahatan bank yang dilakukan oleh karyawan bank ketentuan hukum yang akan dijatuhkan mengacu pada UU No. 10 Thn 1998 tentang Perbankan.”Papar Pengamat Hukum.
Masih katanya,”Tetapi undamg-undang apapun yang digunakan prasyarat utamanya adalah membersihkan aparat penegak hukum. Jika jaksa, polisi, ataupun hakim masih kotor, maka penegakan hukum sulit diwujudkan; dan Memperbaiki kelemahan mendasar Bank Kalbar yaitu dari sisi pengawasan dan koordinasi. Serta yang tidak kalah penting nya Memperketat proses perekrutan SDM (sumber daya manusia) seperti dewan komisaris, direksi dan pegawai atau karyawan bank sehingga yang diterima benar-benar yang mempunyai kredibilitas dan berintegritas tinggi.”Tutup Herman Hofi.
Redaksi
