SUMUT|BORNEONEWS24.COM — Surat Edaran yang diterbitkan Bupati Mandailing Natal, Saipulah Nasution, pada 17 April 2025 lalu, terkait larangan dan penghentian seluruh aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah kabupaten, kini mendapat perhatian luas dari masyarakat, aktivis lingkungan, dan media.
Kebijakan ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya aktivitas tambang emas ilegal yang dikhawatirkan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran air sungai, serta mengganggu ekosistem dan kehidupan sosial masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Batang Natal, Desa Aek Manggis.
“Kami sangat mendukung langkah tegas Bupati Mandailing Natal dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup dari aktivitas tambang ilegal,” ujar perwakilan Media Krimsus Polri dalam pernyataannya kepada wartawan.
Namun demikian, efektivitas dari surat edaran tersebut kini dipertanyakan publik. Beberapa laporan lapangan menyebutkan bahwa aktivitas tambang emas ilegal masih berlangsung secara terang-terangan di beberapa titik, meskipun sudah ada larangan resmi dari pemerintah kabupaten.
“Di Aek Manggis, air sungai yang sebelumnya jernih kini menjadi keruh akibat dampak dari tambang ilegal. Kami sudah tidak bisa lagi menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti dulu,” keluh warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini mendorong munculnya tuntutan dari berbagai elemen masyarakat agar aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian di tingkat Polsek hingga Polda Sumatera Utara, turun tangan menegakkan hukum dan memastikan kebijakan bupati dijalankan secara efektif.
Aktivis lingkungan juga menyerukan agar Pemkab Madina tidak hanya berhenti pada penerbitan surat edaran, namun dilanjutkan dengan tindakan konkret seperti patroli lingkungan, penutupan lokasi PETI, serta edukasi masyarakat terkait dampak kerusakan lingkungan.
Surat Edaran Bupati Mandailing Natal Nomor: XXX/SE/2025, menegaskan larangan seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin dan menginstruksikan seluruh camat serta kepala desa untuk turut serta dalam pengawasan di wilayah masing-masing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polres Mandailing Natal mengenai tindak lanjut atas edaran tersebut. Namun masyarakat berharap komitmen bersama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat menjadi solusi atas persoalan lingkungan yang terus memburuk akibat PETI.
(Penyabungan, 6 Mei 2025 | Laporan: Indra Syahrial, S)
