Kubu Raya, KALBAR – Dugaan keterlibatan Kepala Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dalam pusaran mafia tanah semakin menguat. Hal ini terungkap setelah Johansyah, ahli waris dari Abdullah, mengungkapkan bahwa tanah milik keluarganya yang berada di Jalan Raya Kalimas Punggur tidak pernah dijual selama masa hidup pemiliknya. Namun, secara mengejutkan, pada tahun 2020, muncul surat pernyataan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Kalimas, yang isi surat tersebut bernama Petrus, yang diduga kuat menjadi bagian dari skema mafia tanah.(1/9/2024).
Johansyah menuturkan kepada media bahwa tanah warisan keluarganya, yang merupakan peninggalan Datok Abdullah, tidak pernah berpindah tangan. Namun, ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ada surat pernyataan tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalimas atas nama orang lain. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa tanah tersebut berpindah tangan dari Abdullah bin M. Nor kepada orang lain tanpa melalui proses jual beli yang sah.
Syafarahman, Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat (LIM), menyatakan bahwa dugaan keterlibatan Kepala Desa Kalimas dalam mafia tanah ini sangat mencurigakan. “Surat pernyataan tanah yang diterbitkan oleh Kades Kalimas menyebutkan riwayat kepemilikan tanah yang sangat meragukan. Bagaimana mungkin tanah tersebut berpindah tangan dari orang yang belum cukup umur secara hukum?” ujarnya.
Dalam dokumen tersebut, riwayat tanah diklaim berasal dari Paulus Bujang yang mendapatkan tanah dari Sulaiman Abdullah, yang merupakan anak dari Abdullah bin M. Nor. Namun, fakta menunjukkan bahwa pada saat surat tersebut diterbitkan, Sulaiman masih berusia di bawah umur, yaitu 15 tahun, yang menurut hukum, transaksi jual beli semacam itu batal demi hukum.
Lebih ironis lagi, hingga saat ini, surat keterangan tanah asli milik Abdullah masih tersimpan rapi dan tidak pernah dijual atau dipindah-tangankan kepada siapa pun. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, transaksi jual beli yang melibatkan pihak yang belum cukup umur dinyatakan tidak sah.
Syafarahman menambahkan bahwa tindakan Kepala Desa Kalimas ini patut dicurigai sebagai bagian dari jaringan mafia tanah yang aktif di wilayah Kubu Raya. “Pertanyaannya adalah, apakah Kepala Desa Kalimas tidak memahami aturan hukum terkait jual beli tanah, atau ada unsur kerja sama dengan pihak mafia tanah yang lebih besar?” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan keterlibatan oknum pemerintah dalam praktik mafia tanah di berbagai wilayah di Indonesia, di mana masyarakat sering kali menjadi korban ketidakadilan. Syafarahman dan timnya berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendesak pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Kepala Desa Kalimas dan dugaan jaringannya.
Masyarakat setempat mulai resah dengan adanya dugaan praktik mafia tanah ini. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa praktik serupa bisa terjadi pada tanah-tanah lain di desa tersebut. Mereka berharap agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan adil.
