Borneonews24.com | Pekanbaru, Riau – Sanksi demi sanksi yang dijatuhkan oleh Pertamina Patra Niaga terhadap SPBU 14.282.683 di Jalan SM Amin, Tabek Gadang, Kota Pekanbaru, dinilai tidak memberikan efek jera yang signifikan. Pasalnya, aktivitas mencurigakan terkait dugaan persekongkolan dengan mafia BBM bersubsidi disebut-sebut masih terus berlangsung di lokasi tersebut.
Sejumlah laporan warga dan unggahan media sosial menunjukkan adanya indikasi kuat praktik penyelewengan BBM solar bersubsidi di area SPBU tersebut. Warga menduga pihak pengelola SPBU terlibat dalam kongkalikong dengan oknum pelansir yang kerap melakukan pengisian berulang menggunakan mobil tangki modifikasi.
“Minyak solar sering berceceran di depan SPBU, itu bukti jelas ada aktivitas ilegal. Mobil-mobil pelansir diduga bocor saat pengisian berulang, sampai tumpah ke jalan,” ujar seorang warga yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan licin, Rabu (9/10/2025).
Insiden tersebut bahkan menyebabkan beberapa pengendara roda dua terjatuh, sebagian mengalami luka serius, termasuk luka robek di bagian kepala. Namun, menurut keterangan warga, pihak pengelola SPBU justru tidak memberikan tanggapan yang memadai terhadap korban.
“Manajernya hanya bilang mau lihat rekaman CCTV, tapi tidak ada tindak lanjut atau penanganan bagi korban. Padahal ini sudah sering terjadi,” ungkap salah satu korban kepada awak media.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Pertamina Patra Niaga. Meski beberapa kali mendapatkan peringatan dan sanksi administratif, SPBU 14.282.683 seolah tetap beroperasi tanpa perubahan berarti.
Jika terbukti, praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal hukum berikut:
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi – Mengatur pidana atas penyalahgunaan BBM subsidi yang mengakibatkan kerugian negara.
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 – Menegaskan larangan bagi siapa pun yang melakukan kegiatan usaha penyediaan BBM tanpa izin resmi.
Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Mengatur pidana bagi pihak yang melakukan penadahan terhadap barang hasil kejahatan.
Pasal 55 KUHP – Menyatakan bahwa pihak yang turut serta dalam tindak kejahatan dapat dikenai sanksi yang sama dengan pelaku utama.
Apabila dugaan keterlibatan pengelola SPBU benar adanya, maka sanksi pidana berupa penjara, denda, hingga pencabutan izin operasi dapat dijatuhkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat mendesak Pertamina Patra Niaga dan Kepolisian Daerah Riau untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap SPBU 14.282.683 Tabek Gadang. Dugaan praktik mafia BBM bersubsidi dianggap telah mencederai kepercayaan publik dan merugikan negara secara ekonomi.
“Kalau Pertamina serius menegakkan aturan, seharusnya ada langkah tegas—bukan sekadar sanksi administratif. Jangan tunggu ada korban jiwa dulu baru bertindak,” tegas seorang warga Tabek Gadang yang menolak disebutkan namanya.
Publik menilai lemahnya pengawasan dan tindak lanjut atas pelanggaran yang berulang di SPBU tersebut berpotensi memperkuat dugaan adanya persekongkolan sistematis antara pengelola SPBU dan jaringan mafia BBM di wilayah Pekanbaru.
Ke depan, penegakan hukum yang transparan dan tegas diharapkan dapat memutus rantai praktik ilegal dalam distribusi BBM bersubsidi serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola energi nasional.
Kasus dugaan pelanggaran di SPBU 14.282.683 ini menjadi cermin perlunya sinergi antara BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi, agar tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sumber : Indrasyarial
Red/Tim*
