Borneonews24.com | Pontianak, Kalimantan Barat – Dugaan kelalaian dalam pelaksanaan proyek infrastruktur kembali menjadi sorotan publik setelah insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua warga lanjut usia (lansia) terjadi di kawasan Jalan Ampera, Kecamatan Pontianak Kota, tepatnya di depan Politeknik Aisyiyah Pontianak, pada Sabtu malam (5/4/2026).
Peristiwa tersebut menjadi perhatian luas setelah rekaman kejadian beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat kondisi jalan yang tengah dikerjakan dengan adanya lubang cukup besar, namun hanya ditutup secara sederhana menggunakan baliho yang diperkuat dengan potongan kayu, tanpa dilengkapi rambu peringatan yang memadai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan melibatkan sepasang lansia yang tengah berboncengan menggunakan sepeda motor. Diduga kuat, kendaraan yang mereka kendarai menghantam penutup lubang yang tidak standar tersebut, sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dan terpental sejauh kurang lebih 15 meter dari titik awal benturan.
Akibat kejadian tersebut, korban laki-laki mengalami luka lecet pada bagian tangan, sementara korban perempuan mengalami luka pada bagian kaki. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini memicu kekhawatiran serius terkait aspek keselamatan dalam pengerjaan proyek jalan di ruang publik.
Sejumlah warga menilai bahwa metode penutupan lubang menggunakan baliho tanpa rambu yang jelas, penerangan yang cukup, serta pengamanan area kerja, merupakan bentuk kelalaian serius yang berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
Dalam perspektif hukum, terdapat sejumlah regulasi yang berpotensi dilanggar dalam kasus ini, antara lain:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait kewajiban penyedia jasa dalam menjamin standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi. Kelalaian dalam penerapan standar ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap pekerjaan jalan yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna wajib dilengkapi dengan rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta pengamanan yang memadai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 273, terutama jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, ketentuan teknis terkait keselamatan kerja dalam proyek juga diatur dalam berbagai regulasi turunan, termasuk standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang wajib diterapkan oleh pelaksana proyek.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak kontraktor pelaksana maupun instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Kondisi ini semakin memperkuat desakan publik agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek, terutama yang berada di jalur padat aktivitas masyarakat.
Pengawasan yang lemah serta tidak konsistennya penerapan standar keselamatan dinilai dapat menciptakan risiko berulang, bahkan berpotensi menimbulkan korban yang lebih serius di masa mendatang.
Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan investigasi terhadap insiden ini, termasuk menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek. Evaluasi menyeluruh dinilai penting guna memastikan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga menjamin keselamatan publik sebagai prioritas utama.
(Tim Redaksi)
