Borneonews24.com||Ketapang, Kalimantan Barat – Publik mendesak Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk mengusut tuntas kasus penemuan ribuan batang kayu ilegal jenis Ulin atau Belian yang diamankan tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kalbar pada Kamis (13/03/2025). Kayu tersebut ditemukan di tiga lokasi berbeda, termasuk dalam kawasan hutan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Desa Lubuk Kakap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang.
Penangkapan ini menjadi sorotan setelah Humas Polres Ketapang baru memberikan pernyataan resmi setelah kasus ini viral di berbagai media online nasional. Kejanggalan lain muncul ketika diketahui bahwa dari dugaan total sekitar 2.000 batang kayu yang ditemukan, hanya 1.150 batang yang dititipkan ke Polsek Nanga Tayap. Sementara itu, para pelaku maupun pemilik kayu ilegal tersebut hingga kini masih misterius.
Seorang warga Kalimantan Barat, Ical, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penanganan kasus ini. Ia menilai ada banyak kejanggalan dalam proses razia tersebut, terutama karena aparat tidak berhasil menangkap para pelaku utama atau pemilik kayu.
“Maka kami berharap Tim Mabes Polri segera mengusut anggota tim Dirkrimsus Polda Kalbar terkait penangkapan kayu ilegal ini. Jangan sampai ada permainan yang akhirnya merugikan negara dan masyarakat,” tegas Ical.
Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK INDONESIA), Yayat Darmawi, SE, SH, MH, menilai bahwa proses hukum dalam kasus ini mulai tampak abu-abu dan cenderung tidak serius dalam mengungkap pemilik kayu ilegal.
“Mestinya penanganan hukum terkait dengan penangkapan kayu ilegal harus dilakukan secara tegas dan objektif. Jangan sampai ada subjektivitas dalam penanganannya. Negara telah dirugikan akibat ilegal logging, dan masyarakat juga terkena dampak lingkungan. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab?” ujar Yayat.
Lebih lanjut, Yayat mempertanyakan kejelasan status kayu-kayu hasil tangkapan. Ia menyoroti apakah kayu tersebut akan dilelang untuk menjadi pendapatan negara atau justru menghilang tanpa jejak.
“Kalau dihitung secara kumulatif, berapa nilai rupiah dari kayu ilegal ini? Lalu, ke mana kayu tersebut setelah ditangkap? Apakah sudah diproses sesuai ketentuan hukum? Dan mengapa hingga kini pelaku atau pemiliknya belum juga tertangkap?” pungkasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang permasalahan ilegal logging di Kalimantan Barat. Publik berharap agar Mabes Polri segera turun tangan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak ada pihak yang bermain dalam kasus ini.
Dengan nilai ekonomi yang tinggi dan dampak lingkungan yang besar, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal logging yang terus merugikan negara dan masyarakat.
Penulis: Evi Zulkipli
Editor/ Gugun
