Borneonews24.com | PONTIANAK, 24 September 2026 — Praktisi hukum Dr. Herman Hofi Munawar, S.H., M.H., menyoroti pemeriksaan atau pengambilan keterangan terhadap ahli yang dilakukan setelah suatu perkara memasuki tahapan persidangan.
Menurut Herman Hofi, persoalan tersebut perlu dilihat secara serius dengan membedakan secara tegas antara kewenangan penyidik pada tahap penyidikan dan mekanisme pembuktian setelah perkara diperiksa di pengadilan.
Ia menilai, apabila keterangan ahli sebelumnya telah diperoleh, didokumentasikan, dan dituangkan dalam berita acara, maka substansi keterangan tersebut semestinya diuji melalui mekanisme pembuktian di persidangan.
«“Kalau pemeriksaan itu sudah dilakukan, sudah ada dokumentasinya, sudah dituangkan dalam berita acara, maka bukalah dalam proses pembuktian. Di sana nanti ahli dari masing-masing pihak dapat diperiksa dan diuji keterangannya,” ujar Herman Hofi.»
Herman Hofi menegaskan, pembuktian merupakan bagian penting dalam proses peradilan. Karena itu, setiap keterangan ahli yang berkaitan dengan perkara semestinya dapat diuji secara terbuka di hadapan mekanisme peradilan, sehingga para pihak memiliki kesempatan yang seimbang untuk memberikan tanggapan maupun menguji keterangan tersebut.
“Jangan sampai proses yang sudah masuk ke ranah pembuktian justru dilakukan dengan cara-cara yang menyerupai penyidikan tanpa mekanisme pengawasan peradilan,” tegasnya.
Minta Kewenangan dan Prosedur Diperiksa
Herman Hofi juga meminta aparat penegak hukum memastikan setiap tindakan pemeriksaan memiliki dasar kewenangan dan prosedur hukum yang jelas.
Menurutnya, apabila benar terdapat tindakan pemeriksaan tambahan yang diduga tidak sesuai dengan tahapan maupun kewenangan dalam proses hukum, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri secara objektif oleh institusi yang memiliki kewenangan.
“Kami meminta Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Jika memang ada tindakan pemeriksaan yang diduga melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka harus diperiksa secara profesional dan objektif,” katanya.
Ia menegaskan, keberatan tersebut bukan bentuk upaya menghambat penegakan hukum. Sebaliknya, menurut Herman Hofi, kritik tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prinsip due process of law, transparansi, keseimbangan para pihak, dan penghormatan terhadap hak-hak pihak yang berperkara.
“Kami tidak menolak pembuktian. Justru pembuktian harus dilakukan secara terbuka dan fair. Ahli dari pihak mereka silakan diuji, ahli dari pihak kami juga harus diberikan kesempatan untuk diperiksa. Yang penting semuanya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Herman Hofi.
( Sumber : Dr.Herman Hofi Munawar,SH)
Red/gun*
