Borneonews24.com | Pontianak – Ketua Umum DPP Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) Kalimantan Barat, Akhyani, BA, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek swakelola di lingkungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Barat I. Desakan tersebut ditujukan kepada Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), serta aparat penegak hukum sebagai langkah preventif dalam memastikan tata kelola anggaran negara berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Akhyani pada Rabu (22/4/2026), sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya pada proyek-proyek yang menggunakan skema swakelola yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan mekanisme lelang terbuka.
“Ini wajib diaudit karena menyangkut uang negara. Tidak boleh ada celah penyimpangan sekecil apa pun dalam pelaksanaannya,” tegas Akhyani.
Menurutnya, skema swakelola sering kali menjadi sorotan publik karena dinilai memiliki ruang pengawasan yang lebih terbatas. Kondisi tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan apabila tidak disertai sistem kontrol yang ketat, transparan, dan berlapis.
Namun demikian, Akhyani menegaskan bahwa desakan audit tersebut bukan merupakan tudingan terhadap adanya pelanggaran hukum, melainkan bentuk dorongan agar dilakukan langkah pencegahan secara profesional dan objektif.
“Kami tidak menuduh adanya pelanggaran. Justru kami mendorong audit dilakukan secara terbuka, profesional, dan independen. Jika memang tidak ada masalah, maka hasil audit itu akan menjadi legitimasi bahwa proyek tersebut bersih,” ujarnya.
Lebih lanjut, Legatisi Kalbar juga meminta agar pihak kejaksaan turut melakukan pengawasan intensif serta segera menindaklanjuti apabila dalam proses audit ditemukan indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Desakan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip good governance, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Barat.
Dasar Hukum dan Pasal Terkait:
Dalam konteks pengelolaan proyek swakelola dan potensi penyimpangan anggaran, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum, antara lain:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1): Keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum wajib diganti oleh pihak yang bertanggung jawab.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI
Pasal 6 ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (beserta perubahannya)
Pasal 1 angka 23: Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintah atau kelompok masyarakat.
Pasal 65–66: Mengatur tata cara pelaksanaan swakelola yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana.
Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan pidana korupsi.
Sumber : Ketum Legatisi KALBAR
Red/Redaksi*
