Borneonews24.com||Bengkayang, Kalimantan Barat – Anggota Kelompok Tani Harapan Baru di Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, meminta aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian, untuk menindaklanjuti dugaan alih fungsi lahan pertanian mereka. Lahan seluas sekitar 8 hektare yang sebelumnya digarap sejak 2010 kini telah ditanami kelapa sawit, meskipun sebelumnya telah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pengelolaan pertanian.
Lahan pertanian ini mulai digarap pada 2010 berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan, Ale Lagom. Pada 2015, Kelompok Tani Harapan Baru resmi terbentuk dengan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan sekitar 20 anggota. Dalam perkembangannya, kelompok ini mengajukan bantuan irigasi ke pemerintah, yang terealisasi dalam beberapa tahap antara 2014 hingga 2017.
Namun, pada 2018, Ale Lagom—yang juga menjabat sebagai bendahara kelompok tani—menyampaikan bahwa lahan tersebut tidak boleh lagi digarap karena akan diwariskan kepada anak-anaknya. Akibatnya, anggota kelompok tani terpaksa menghentikan aktivitas mereka, dan lahan tersebut diambil alih serta ditanami kelapa sawit.
Ketika salah satu anggota kelompok tani mempertanyakan hal ini kepada anak Ale Lagom yang dikenal dengan panggilan Botak, ia menegaskan bahwa lahan tersebut merupakan hak waris keluarga dan mereka bebas menggunakannya sesuai keinginan. “Ini lokasi sudah diserahkan dari orang tua kami, jadi lokasi ini hak kami. Terserah kami mau tanam apa. Kalau kalian merasa keberatan, silakan laporkan. Saya tetap ikut, walaupun sampai ke meja hijau,” ujar Botak.
Anggota Kelompok Tani Harapan Baru menilai bahwa meskipun lahan tersebut secara legal adalah milik pribadi, penggunaannya sebagai lahan kelompok tani dalam pengajuan proposal bantuan ke pemerintah menimbulkan dugaan penyimpangan. Hal ini berpotensi merugikan negara karena dana yang diperoleh dari pemerintah seharusnya digunakan untuk pertanian, bukan perkebunan kelapa sawit.
Terkait hal ini, kelompok tani merujuk pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B), yang menyatakan bahwa pelaku alih fungsi lahan pertanian yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa:
Pidana penjara paling lama 5 tahun
Denda paling banyak Rp1 miliar
Selain itu, jika alih fungsi lahan ini melibatkan korporasi atau pihak lain yang mendapat keuntungan, dapat dikenakan sanksi tambahan seperti:
Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
Pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah.
Oleh karena itu, anggota Kelompok Tani Harapan Baru mendesak APH dan Dinas Pertanian untuk segera turun tangan menyelesaikan konflik ini serta memastikan bahwa lahan yang telah mendapatkan bantuan negara tidak dialihkan tanpa proses yang sah.
Tim – Liputan
Editor/Gugun
