Borneonews24.com | Bengkayang, Kalimantan Barat —Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp10,4 miliar di Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, yang digadang-gadang sebagai solusi krisis air bersih masyarakat, justru menuai sorotan tajam publik.(28/12).
Proyek tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar teknis, berkualitas rendah, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sejumlah temuan lapangan yang dihimpun awak media menunjukkan kondisi fisik bangunan SPAM yang memprihatinkan. Beton lantai dan dinding tampak tidak padat, keropos, mudah rontok, serta diduga kuat menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis (bestek). Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan nilai proyek yang mencapai belasan miliar rupiah.
Klarifikasi yang disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, Martin Pones, justru dinilai tidak menjawab substansi persoalan. Klarifikasi tersebut dianggap sebatas pembelaan administratif tanpa verifikasi teknis di lapangan.
Mutu Beton Dipertanyakan, Diduga Gunakan Material Tak Layak
Hasil investigasi menemukan dugaan penggunaan pasir dompeng pada campuran beton, material yang secara teknis tidak direkomendasikan untuk struktur beton bertulang karena dapat menurunkan kekuatan tekan dan daya tahan bangunan.
“Ini bukan sekadar mutu rendah. Ini proyek murahan yang dibungkus anggaran mahal,” ungkap salah satu sumber teknis di lokasi proyek.
Selain itu, ditemukan indikasi penggunaan besi tulangan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, baik dari segi diameter maupun jarak pemasangan. Dalam praktik lapangan, kondisi ini dikenal sebagai penggunaan “besi banci” dan berpotensi mengurangi kekuatan struktur secara signifikan.
Jika dugaan tersebut benar, pakar konstruksi menilai bangunan SPAM berisiko gagal fungsi sebelum masa manfaat, rawan retak, bahkan berpotensi mengalami kegagalan struktur.
Pengawasan Dipertanyakan, Klarifikasi Dinilai Formalitas
Sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang. Kepala dinas disebut tidak melakukan peninjauan lapangan secara langsung dan hanya mengandalkan laporan administratif.
“Kalau pengawasan hanya dilakukan di balik meja, wajar kalau laporan rapi tapi bangunan di lapangan memalukan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan proyek publik serta dugaan adanya pembiaran sistematis terhadap penyimpangan teknis.
Proyek SPAM Lembah Bawang juga diselimuti dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), mulai dari dugaan pemenang proyek yang berulang, minimnya persaingan sehat dalam proses tender, hingga dugaan bahwa proses pengadaan hanya bersifat formalitas administratif.
Menurut Irawan S., S.Sos., SH., MH, klarifikasi pejabat yang tidak berbasis peninjauan lapangan hanya akan melanggengkan narasi sepihak.
“Jika media dan pengawas hanya mengandalkan dokumen, maka fakta di lapangan akan terus disembunyikan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa persoalan ini sebenarnya telah diketahui aparat penegak hukum setempat, namun belum ditindaklanjuti secara serius.
SPAM Lembah Bawang merupakan proyek strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat atas air bersih. Dengan dugaan kualitas bangunan yang bermasalah, masyarakat menghadapi risiko kegagalan layanan air bersih berkelanjutan, pemborosan anggaran negara, serta ancaman keselamatan akibat bangunan tidak layak.
Alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru berpotensi menjadi bom waktu sosial dan teknis.
Potensi Pelanggaran Regulasi
Jika dugaan tersebut terbukti, proyek ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 dan 3);
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Desakan Audit dan Penegakan Hukum
Masyarakat mendesak agar dilakukan audit teknis independen, pemeriksaan Inspektorat, serta penyelidikan aparat penegak hukum terhadap dugaan penyimpangan proyek SPAM Lembah Bawang.
Proyek senilai Rp10,4 miliar ini bukan sekadar soal kualitas beton, melainkan cermin tata kelola pembangunan publik.
Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum menjadi kunci agar hak masyarakat atas air bersih tidak dikorbankan oleh praktik-praktik yang merusak.
Pewarta: M. Najib
Redaksi
