Borneonews24.com | Pontianak, Kalimantan Barat – Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Perkumpulan Pemimpin Media Independen Kalimantan Barat (DPW P2MI Kalbar), Thomas Mamahani, menyoroti sejumlah pemberitaan media terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Proyek Pengamanan Pantai Pecal di Desa Sungai Kinjil, Kabupaten Ketapang, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan berada di bawah pengawasan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (BWSK I) Kalimantan Barat, Rabu (8/7/2026).
Menurut Thomas, berbagai informasi yang berkembang di media massa mengenai indikasi persoalan dalam proyek yang bernilai belasan miliar rupiah tersebut perlu disikapi secara profesional melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang objektif. Ia menilai, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, maka aparat penegak hukum perlu melakukan peninjauan dan pendalaman berdasarkan fakta, data, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta aparat penegak hukum di Kalimantan Barat meninjau kembali kegiatan yang terindikasi bermasalah tersebut agar memberikan kepastian hukum serta menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara,” ujar Thomas.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik dan kemitraan yang sehat antara pemerintah dengan media merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Thomas menjelaskan bahwa selama ini media memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Di sisi lain, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan publik sehingga setiap program pembangunan dapat diawasi secara terbuka.
“Kehadiran media bukan semata-mata sebagai pengawas, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Hubungan yang profesional dan saling menghormati perlu terus dibangun,” katanya.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, fungsi pers tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Pers memiliki tanggung jawab memberikan informasi yang akurat, melakukan edukasi kepada masyarakat, menjadi sarana penyampaian aspirasi publik, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab.
Thomas menegaskan bahwa kritik yang disampaikan media seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan pelayanan publik, selama disampaikan berdasarkan fakta, hasil verifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki kedudukan strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, kebebasan pers harus tetap dijamin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 ditegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran. Sementara Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi jurnalistik.
Di samping itu, keterbukaan informasi publik juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan keuangan negara.
Thomas mengajak seluruh insan pers agar tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dengan berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk menerapkan prinsip keberimbangan, verifikasi, independensi, serta menghormati asas praduga tak bersalah dalam setiap pemberitaan.
Ia juga berharap seluruh instansi pemerintah, termasuk penyelenggara proyek yang menggunakan dana APBN, dapat membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan media sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
“Hubungan kemitraan harus dibangun secara proporsional. Media bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sementara pemerintah menjalankan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel. Sinergi tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tutup Thomas.(*/Red)
