Borneonews24.com||Pontianak, 4 April 2025 – Dalam situasi ekonomi nasional yang terus menunjukkan pelemahan, termasuk di Kalimantan Barat, desakan terhadap kepala daerah untuk menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan publik semakin menguat. Pemerintah pusat saat ini sedang memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat, dan hal itu menuntut pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar lebih selektif dan efektif dalam menjalankan program pembangunan.
Sejumlah warga Kalimantan Barat menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap banyaknya kegiatan seremonial yang dianggap tidak membawa manfaat substansial bagi kesejahteraan masyarakat. Alih-alih memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan jaminan sosial, pemerintah daerah dinilai justru terlalu fokus pada acara-acara besar yang menghabiskan anggaran namun tidak berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Kita menghadapi tantangan ekonomi yang nyata, harga-harga naik, pendapatan masyarakat stagnan, tetapi anggaran justru digunakan untuk festival, seremoni, dan kegiatan hiburan yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat. Ini bentuk ketidakpekaan,” ujar salah satu warga di Pontianak, yang berharap agar para pengambil kebijakan lebih mendengarkan aspirasi publik.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Law, menilai bahwa di tengah situasi ekonomi yang tidak menguntungkan, kepala daerah harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan anggaran. Menurutnya, pemborosan dalam bentuk kegiatan simbolik yang tidak berdampak langsung pada masyarakat hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tapi soal keberanian mengoreksi arah kebijakan. Kepala daerah harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan elite birokrasi. Seremoni tidak akan memperbaiki jalan rusak atau meningkatkan layanan kesehatan,” kata Dr. Herman kepada wartawan, Jumat (4/4).
Ia menambahkan, pada masa sulit seperti sekarang, pengelolaan anggaran publik harus berpijak pada prinsip manfaat maksimal. Pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat kecil adalah sektor yang tidak bisa dinegosiasikan.
Kondisi ini menuntut kepala daerah — mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota — untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan rakyat. Penggunaan anggaran untuk kegiatan berskala besar yang bersifat seremonial harus dikaji ulang secara serius. Masyarakat menilai, jika acara-acara tersebut tidak memberikan dampak ekonomi yang jelas atau nilai sosial yang konkret, maka seharusnya dialihkan untuk program-program yang lebih urgen dan bermanfaat.
Selain penyesuaian arah kebijakan, warga juga menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dalam situasi keuangan yang semakin terbatas, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah anggaran secara terbuka kepada publik.
“Transparansi bukan sekadar formalitas laporan keuangan, tapi bagaimana rakyat bisa melihat dan merasakan dampaknya. Ini bukan lagi soal pelaporan administratif, tapi soal keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat,” tegas Dr. Herman.
Seruan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa legitimasi kepala daerah di mata publik tidak hanya diukur dari popularitas acara yang mereka selenggarakan, tetapi dari kemampuan mereka menjawab kebutuhan masyarakat di tengah krisis. Saat kepercayaan publik menurun karena ketimpangan antara kebijakan dan realitas, maka tugas pemimpin adalah kembali kepada esensi pelayanan: mengutamakan rakyat.
“Dengan pendekatan yang lebih sensitif, efisien, dan berorientasi pada dampak, kepala daerah diharapkan mampu merancang kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang kokoh.”Tutup Dr.Herman Hofi Law.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law (Pengamat kebijakan Publik)
Editor/Gugun
