Borneonews24.com||Pontianak, Kalbar — Dr. Herman Hofi Munawar dan Andi Heriadi kuasa hukum dari H. Munawi, kepala desa di Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya,Kalimantan Barat yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan (Pasal 378 KUHP), mendesak pihak kepolisian untuk meninjau kembali status hukum kliennya. H. Munawi kini menjalani masa penahanan di Polda Kalbar sejak beberapa waktu lalu.
Menurut Dr. Herman Hofi Munawar, kasus ini bermula dari permohonan masyarakat terkait pemecahan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diajukan kepada pemerintah desa. H. Munawi, dalam kapasitasnya sebagai kepala desa, memproses permohonan tersebut berdasarkan dokumen-dokumen yang lengkap dan persetujuan dari pihak terkait.
“Dasar pemecahan SPT ini adalah permohonan warga yang disertai dokumen pendukung. Setelah diverifikasi, semua syarat telah lengkap, termasuk SPT lama yang diterbitkan oleh kepala desa sebelumnya. Dalam hal ini, kepala desa hanya memberikan pelayanan administratif, bukan menentukan status hukum tanah tersebut,” jelas Dr. Herman Hofi Munawar dalam konferensi persnya,Pada Minggu 22 Desember 2024.Pukul 16.00 Wib, bertempat Pontianak.
Namun, permasalahan muncul ketika diketahui bahwa SPT yang digunakan sebagai dasar pemecahan telah dicabut pada tahun 2018 oleh kepala desa sebelumnya. Informasi tersebut, menurut Dr. Herman Hofi Munawar, tidak pernah diterima oleh H. Munawi karena saat serah terima jabatan, dokumen terkait tidak diserahkan secara lengkap, kecuali stempel desa.
“Tidak ada niat untuk melakukan kebohongan atau penipuan dari H. Munawi. Semua proses berjalan sesuai prosedur. Kesalahan informasi terkait pencabutan SPT berada di luar tanggung jawab kepala desa, karena itu merupakan tanggung jawab administrasi pemerintahan sebelumnya,” tegas Dr. Herman Hofi Munawar.
Ia juga menyoroti besarnya nilai yang disebutkan dalam kasus ini, yaitu sekitar Rp.500.000 Lima Ratus Ribu Per SPT di Kali 1000 SPT , yang menurutnya bukan merupakan uang permintaan pribadi H. Munawi, melainkan biaya administratif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perdes desa.
“Penahanan ini perlu ditinjau ulang. Kami meminta gelar perkara khusus untuk mengkaji lebih mendalam apakah penetapan tersangka ini sudah sesuai atau belum. Kami berharap kebijaksanaan dan kearifan hukum dari pihak berwenang untuk mempertimbangkan peninjauan status hukum dan segera mengeluarkan H. Munawi dari tahanan demi keadilan,” lanjut Dr. Herman Hofi Munawar.
Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat setempat, mengingat H. Munawi dikenal sebagai tokoh yang banyak berkontribusi bagi desa. Pihak keluarga juga berharap agar proses hukum berjalan adil tanpa ada tekanan atau intervensi.
Sementara itu,Polda Kalbar sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan peninjauan kembali tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap fakta-fakta hukum dalam kasus ini.
Hingga saat ini,Kuasa Hukum H.Munawi menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan keadilan bagi kliennya dan berharap proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Sumber: Dr.Herman Hofi Law(Kuasa Hukum)
Red/ Gugun
