Borneonews24.com | KUBU RAYA – Puluhan nelayan yang beroperasi di wilayah pesisir Kabupaten Kubu Raya menggelar aksi damai di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Rabu (1/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi atas lambannya distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dinilai telah menghambat aktivitas melaut dan berdampak pada perekonomian masyarakat nelayan.
Dalam aksi yang berlangsung tertib, para nelayan membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan agar penyaluran BBM solar dapat dilakukan lebih cepat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan operasional kapal. Mereka berharap pihak penyalur, termasuk SPBN dan AKR, segera melakukan pembenahan terhadap sistem distribusi yang selama ini dinilai tidak optimal.
Salah seorang nahkoda kapal, Rabuan, mengatakan persoalan keterlambatan distribusi solar telah berlangsung cukup lama dan semakin membebani para pelaku usaha perikanan tangkap.
Menurutnya, keterlambatan pasokan menyebabkan jadwal keberangkatan kapal tidak menentu. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas anak buah kapal (ABK), yang harus menunggu berhari-hari hingga kehilangan semangat bekerja. Bahkan, tidak sedikit ABK yang memilih meninggalkan kapal karena tidak adanya kepastian waktu keberangkatan.
“Kami hanya meminta penyaluran BBM solar dipercepat dan dipermudah. Keterlambatan ini membuat keberangkatan kapal tertunda, ABK harus menunggu lama hingga merasa jenuh, bahkan ada yang memilih meninggalkan kapal dan tidak ingin melaut lagi. Tuntutan kami tidak berat, hanya demi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat nelayan Kalimantan Barat,” ujar Rabuan.
Ia menjelaskan, waktu tunggu distribusi solar saat ini berkisar antara 10 hari hingga lebih dari dua pekan. Bahkan dalam sejumlah kondisi, nelayan mengaku harus menunggu hampir satu bulan untuk memperoleh pasokan BBM yang dibutuhkan sebelum berangkat melaut.
Keluhan serupa disampaikan Hary, pengurus kapal yang turut mengikuti aksi. Ia mengungkapkan persoalan distribusi solar telah berlangsung sekitar dua tahun terakhir dan berdampak terhadap produktivitas penangkapan ikan.
Hary menjelaskan, dari sisi administrasi tidak terdapat kendala berarti. Proses penerbitan rekomendasi pembelian BBM dari pihak pelabuhan disebut berjalan sesuai prosedur. Namun demikian, hingga kini para nelayan belum mengetahui secara pasti penyebab keterlambatan distribusi di tingkat penyalur.
Menurutnya, kondisi distribusi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Dulu pasokan ke SPBN AKR bisa mencapai dua hingga tiga mobil tangki dalam sehari. Sekarang paling banyak hanya satu mobil tangki per hari, bahkan dalam satu minggu jumlah pengirimannya jauh berkurang. Akibatnya kapal yang mengantre untuk mendapatkan solar semakin banyak,” katanya.
Akibat terbatasnya pasokan, antrean kapal yang menunggu pengisian solar terus bertambah. Situasi tersebut dinilai menghambat siklus operasional kapal, menurunkan hasil tangkapan, serta berdampak pada pendapatan nelayan dan roda perekonomian masyarakat pesisir.
Melalui aksi damai tersebut, para nelayan berharap pihak AKR, SPBN, maupun instansi terkait segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi BBM agar kebutuhan solar bagi kapal nelayan dapat terpenuhi secara tepat waktu.
Mereka juga berharap adanya koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah, penyalur BBM, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjamin kelancaran pasokan energi bagi sektor perikanan tangkap yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir di Kalimantan Barat.
Di akhir penyampaian aspirasinya, Hary menegaskan bahwa nelayan masih mengedepankan dialog dan berharap tuntutan mereka segera mendapat respons. Namun apabila tidak ada langkah konkret dari pihak terkait, para nelayan membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional.
“Kami tetap berharap ada solusi. Namun jika aspirasi ini tidak direspons, kemungkinan akan ada aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar,” tegasnya.
( Tim- Liputan/RN)
Red/Tim*
