Borneonews24.com | MERANGIN, JAMBI – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga menggunakan alat berat jenis excavator di wilayah Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Jambi, kembali menjadi sorotan publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun BORNEONEWS24.com, Kamis (2/7/2026), aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut disebut berlangsung di kawasan Sungai Landur, Sungai Arai, dan Sungai Nuang.
Sejumlah warga mengaku resah karena aktivitas pertambangan ilegal tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran daerah aliran sungai, serta mengganggu keseimbangan ekosistem.
Informasi yang diterima redaksi dari masyarakat menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang warga Rantau Panjang Siau berinisial W, yang disebut berprofesi sebagai Koordinator PKH sekaligus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). W diduga mengoperasikan beberapa unit alat berat untuk mendukung aktivitas PETI di tiga lokasi tersebut.
Meski demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum. Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan resmi.
Warga berharap Kapolda Jambi, Kapolres Merangin, dan Kapolsek Muara Siau segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk mengusut pihak-pihak yang diduga berperan sebagai pemodal, koordinator lapangan maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tambang ilegal tersebut.
Menurut warga, aparat penegak hukum perlu segera turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan lapangan, menghentikan aktivitas, menyita alat berat apabila terbukti digunakan dalam kegiatan ilegal, serta menindak seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menerima informasi berupa foto, video, dan titik lokasi dugaan aktivitas PETI menggunakan excavator di tiga sungai tersebut. Kami berharap aparat segera turun ke lapangan dan melakukan penindakan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujar salah seorang warga.
Warga juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin luas, mengakibatkan pendangkalan sungai, pencemaran air akibat penggunaan material tambang, hingga memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
Dugaan Pelanggaran Hukum
Apabila dugaan tersebut terbukti, para pelaku dapat dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain:
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020, apabila terbukti melakukan kegiatan pengangkutan, penjualan, pengolahan, atau pemanfaatan hasil tambang yang berasal dari kegiatan tanpa izin.
Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila aktivitas tersebut mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009, apabila kegiatan dilakukan tanpa memiliki persetujuan lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya penyalahgunaan jabatan atau kewenangan oleh aparatur negara, penegakan hukum juga dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menangani persoalan ini secara profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Merangin.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak yang disebut dalam informasi masyarakat belum memberikan keterangan resmi. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(Yal)
