Borneonews24.com | JAKARTA – Polemik kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah sekolah yang belakangan ramai diperbincangkan publik, memunculkan beragam opini dan desakan di ruang digital, termasuk tuntutan untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) menilai isu tersebut sarat dengan politisasi dan framing berlebihan yang justru berpotensi melemahkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator LAKSI, Azmi Hidzaqi, menegaskan bahwa desakan untuk mengganti Kepala BGN, Dadan Hindayana, tidak memiliki dasar objektif. Menurutnya, selama ini BGN telah menunjukkan kinerja yang responsif, visioner, dan sejalan dengan amanah Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program MBG.
“Langkah-langkah Kepala BGN sudah cepat, tepat, dan tegas. Jangan sampai kasus ini dipolitisasi untuk tujuan tertentu. Kalau program MBG dihentikan akibat isu ini, yang dirugikan justru masyarakat luas,” ujar Azmi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (02/10/2025).
Azmi menilai, meskipun dalam implementasi program MBG masih terdapat sejumlah kendala teknis, manfaatnya sudah nyata dirasakan oleh masyarakat, terutama siswa sekolah di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, ia meminta publik memberi kesempatan kepada BGN untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas program secara bertahap.
“Semua tidak bisa instan, karena cakupan layanan BGN sangat luas di seluruh Indonesia. Kasus ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem agar MBG benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” imbuhnya.
Lebih jauh, Azmi mengkritisi derasnya arus pemberitaan di media sosial yang menurutnya tidak seimbang dan dipenuhi hoaks. Ia bahkan menduga ada upaya tertentu untuk menggiring opini publik dengan tujuan melemahkan posisi Kepala BGN.
“Kami merasa risih melihat opini liar yang beredar. Framing di medsos sudah sangat menyesatkan. Tuntutan pencopotan Kepala BGN itu tidak objektif dan hanya akan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
LAKSI juga mendesak media massa agar turut bertanggung jawab meluruskan informasi yang sudah terlanjur membesar di publik. Menurut Azmi, pemberitaan harus mengedepankan fakta lapangan dan proporsionalitas, bukan sekadar mengikuti arus opini yang berkembang di jagat maya.
“Media seharusnya menyampaikan fakta sesuai peristiwa, bukan memperbesar isu tanpa dasar. Mari sama-sama menjaga agar program MBG tetap berjalan demi kepentingan masyarakat,” tutup Azmi.
Sumber : LAKSI Indonesia
Red//Gun*
