Borneonews24.com|Kuantan Singingi, Riau – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi kembali menjadi sorotan publik. Puluhan hektar lahan di sejumlah kecamatan, khususnya di wilayah Singingi, dilaporkan masih dipenuhi aktivitas tambang ilegal yang kian masif.
Informasi dari warga menyebutkan, kegiatan PETI tersebut diduga dikendalikan oleh seorang tokoh berinisial Barus, yang disebut-sebut sebagai “bos besar tambang Kuansing”. Ia disebut berdomisili di Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi. Nama Barus, menurut warga, bukanlah sosok baru. Ia sudah lama menjadi perbincangan publik sebagai aktor utama tambang emas ilegal yang beroperasi dengan rapi dan terorganisir.
“Semua orang tahu kalau PETI ini dikendalikan oleh Barus. Ia yang mengatur dan berkoordinasi dengan pihak tertentu agar kegiatan tetap berjalan lancar,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sejumlah titik lokasi tambang liar disebut aktif beroperasi, mulai dari Desa Sungai Keranji (F9), Sungai Sirih (F4), hingga F7, F5, dan F3. Bahkan, aktivitas rakit PETI dilaporkan berdekatan dengan kawasan konsesi perusahaan resmi, yakni PT Wanasari.
Fenomena ini memunculkan dugaan adanya pembiaran dari aparat penegak hukum (APH) di tingkat Polres maupun jajaran aparat di lapangan. Publik menilai, ketiadaan tindakan tegas menjadi pertanyaan besar di balik maraknya aktivitas PETI yang jelas-jelas melanggar hukum.
“Kalau aparat mau, mereka bisa hentikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, seolah-olah tutup mata,” tambah sumber lain.
Kondisi ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik tersebut. Sebagian masyarakat bahkan menduga adanya koordinasi “terselubung” antara pengendali PETI dengan oknum aparat di tingkat lokal.
Melihat maraknya aktivitas PETI di Kuantan Singingi, masyarakat meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan langsung. Publik menuntut adanya kebijakan tegas yang memerintahkan Kapolda Riau dan jajarannya menindak tegas seluruh pelaku, termasuk aktor utama yang disebut-sebut bernama Barus.
Aktivitas PETI dinilai tidak hanya merugikan negara karena hilangnya potensi pendapatan dari sektor pertambangan, tetapi juga merusak lingkungan, mengancam keberlanjutan lahan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga lima tahun serta denda hingga Rp100 miliar.
Namun, hingga kini penindakan hukum di Kuantan Singingi dinilai belum berjalan optimal. Publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen dalam memberantas tambang ilegal yang sudah lama mengakar di daerah tersebut.
Tim – Liputan (Idr)
Red/Tim*
