Ketapang ||Borneonews24.com — Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si, menghadiri kegiatan Orientasi Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Senin (14/10).
Dalam wawancara dengan awak media, Mateus Yudi menegaskan pentingnya orientasi ini sebagai sarana strategis bagi setiap anggota legislatif untuk memahami tugas dan fungsi mereka sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. “Kegiatan ini sangat penting dan strategis karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan integritas setiap anggota DPRD,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang terpilih kembali, mereka tetap wajib mengikuti orientasi ini. Menurutnya, ini demi kepentingan pribadi anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk lebih memahami dan menjalankan tugas dengan baik.
Mateus Yudi menjelaskan bahwa orientasi bagi anggota DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali, tepatnya pada awal masa jabatan anggota legislatif. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018. “Orientasi ini adalah amanat yang harus diikuti untuk memastikan seluruh anggota DPRD memiliki pemahaman dan kapasitas yang sesuai dalam menjalankan tugas mereka,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mateus Yudi mengungkapkan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Ketapang. Sebagai anggota DPRD periode 2024-2029, ia berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, terutama untuk perbaikan jalan dan jembatan di daerah tersebut.
“Infrastruktur menjadi prioritas utama saya. Saya akan berupaya keras untuk memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur di Kabupaten Ketapang, termasuk jalan dan jembatan, agar mobilitas masyarakat dapat meningkat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama dalam setiap program pemerintah daerah ke depan.
(M. Supandi)
Editor/Gugun
