Sintang KALBAR – kepala dinas pendidikan & kebudayaan kabupaten Sintang, Yustinus,j mengatakan peraturan Bupati/ perbub nomor 25 tahun 2023 dan peraturan Bupati nomor 40 tahun 2024 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari APBD (Penghapusan Uang TPP Khusus ASN Guru Bersertifikat/Bertunangan khusus. Menurutnya pemerintah tentunya mempunyai pertimbangan kenapa TPP bagi guru yang sudah bersertifikat tidak diberikan semua itu, kembali kepada kemampuan keuangan daerah.
Yustinus menjelaskan pemerintah daerah sudah memberikan perhatian khusus terhadap guru yang belum tersertifikasi.
Itukan TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujarnya.
Yustinus sangat menyayangkan tindakan guru di Sintang yang mengajukan gugatan terhadap kebijakan Bupati Sintang ke Mahkamah Agung(MA). Berkas hak uji materi (HUM) di ajukan ke MA pada 5 juli 2024.
Kata Yustinus mereka menuntut perbup nomor 25 tahun 2023 dan peraturan Bupati nomor 40 tahun 2024 tentang tambahan penghasilan pegawai (TPP) dari APBD (Penghapusan Uang TPP Khusus ASN Guru Bersertifikat Bertunangan Khusus. TPP untuk guru bersertifikat sudah lama dihapus karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah khususnya di kabupaten Sintang.
Yustinus menuturkan para guru yang keberatan atas keputusan pemerintah dapat menempuh jalur audensi, bukan langsung menyurati kementrian/lembaga hingga ke MA.
Jurnalis : Dedy H
Redaksi
