Borneonews24.com | PONTIANAK, KALBAR — Upaya pemerintah mendorong formalisasi dan legalisasi pertambangan rakyat di Kalimantan Barat melalui penetapan 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Good Mining Practice dinilai sebagai langkah progresif dalam penataan sumber daya alam. Namun, kebijakan makro tersebut dinilai tidak akan efektif apabila tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan di tingkat tapak, penguatan kapasitas masyarakat, serta arsitektur pengelolaan dan pengawasan yang terukur.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menegaskan bahwa agenda legalisasi pertambangan rakyat tidak boleh terjebak pada pendekatan administratif semata—yang hanya berorientasi pada deliniasi wilayah dan penerbitan dokumen perizinan. Menurutnya, pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten (Pemkab), harus mengambil peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengondisikan masyarakat sebelum proses penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) digulirkan.

“Legalitas tanpa kesiapan kelembagaan, kapasitas masyarakat, dan sistem pengelolaan yang baik hanya akan menghasilkan masalah baru. Pemerintah kabupaten perlu bergerak lebih dulu menyusun pola persiapan, format pengelolaan, mekanisme pengawasan, dan jaminan manfaat bagi warga sebelum izin diterbitkan,” tegas Herman dalam keterangan analitisnya di Pontianak, Selasa (17/11/2026).

Urgensi Kesiapan Sosial dan Kelembagaan di Tingkat Tapak
Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah kabupaten merupakan entitas birokrasi yang memiliki kedekatan geografis maupun sosiologis paling erat dengan komunitas penambang. Oleh karena itu, Pemkab memegang posisi kunci dalam memitigasi kesenjangan antara regulasi formal dan realitas praktik di lapangan.

Herman memaparkan, fase prakondisi yang harus segera dieksekusi oleh Pemkab meliputi tiga pilar utama:
1. Pendataan Komprehensif: Melakukan inventarisasi dan verifikasi akurat terhadap masyarakat penambang lokal agar penerima manfaat izin tepat sasaran.
2. Rekayasa Kelembagaan: Memfasilitasi pembentukan wadah kolektif masyarakat penambang, seperti koperasi atau kelompok usaha bersama, sebagai subjek hukum pemegang izin yang akuntabel.
3. Literasi Teknis dan Regulasi: Meningkatkan pemahaman penambang terkait standar operasional prosedur (SOP), keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kepatuhan hukum pertambangan.

Tanpa fondasi prakondisi yang matang, izin pertambangan rakyat dikhawatirkan hanya akan menjadi “macan kertas”—dokumen formal yang sulit diimplementasikan dan berpotensi memicu konflik tenurial maupun ketimpangan akses di lapangan.

Kejelasan Format Pengelolaan dan Pengawasan Berjenjang
Lebih jauh, Herman menyoroti perlunya kejelasan desain kelembagaan (institutional design) dalam operasionalisasi WPR. Pemerintah harus merumuskan secara eksplisit mengenai entitas yang bertanggung jawab atas manajemen operasional, skema pembagian hasil yang adil, hingga standar mitigasi lingkungan.

Dari sisi penegakan aturan, ia menilai mekanisme pengawasan tidak dapat lagi bertumpu secara sentralistik pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang memiliki keterbatasan rentang kendali.

“Pemerintah kabupaten harus membangun sistem pengawasan berjenjang (multi-tiered oversight) dengan mengintegrasikan peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan setempat. Keterlibatan aktor lokal ini krusial untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai koridor hukum, menerapkan prinsip keselamatan kerja, dan meminimalkan degradasi lingkungan,” jelasnya.

Aspek fundamental lain yang ditekankan adalah dimensi keadilan distributif. Keberadaan 364 blok WPR dan skema IPR harus mampu mengonversi potensi sumber daya mineral menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat di lingkar tambang.
Dampak ekonomi tersebut harus terukur melalui peningkatan pendapatan warga, penyerapan tenaga kerja lokal secara prioritas, kontribusi resmi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sesuai peraturan perundang-undangan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam program reklamasi pascatambang.

Herman mengingatkan adanya risiko hilangnya legitimasi sosial (social license to operate) apabila tata kelola WPR justru menciptakan eksklusivitas ekonomi. Jika rente ekonomi pertambangan hanya dinikmati oleh segelintir pemilik modal, sementara masyarakat sekitar hanya menanggung eksternalitas negatif berupa kerusakan ekologis, maka program legalisasi ini akan kehilangan ruh keberpihakannya.

“Pemerintah harus memastikan bahwa legalisasi pertambangan rakyat benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi kerakyatan, bukan justru membuka ruang legal bagi praktik penguasaan sumber daya alam yang timpang,” ujarnya.

Menutup pandangannya, Herman berharap penetapan 364 blok WPR di Kalimantan Barat dapat menjadi momentum transformasi tata kelola sumber daya alam daerah. Dengan sinergi antara kepastian hukum, kesiapan kelembagaan lokal, pengawasan partisipatif, dan jaminan keberlanjutan lingkungan, pertambangan rakyat diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi daerah yang profesional, berkeselamatan, dan berkeadilan antargenerasi.

 

Narasumber : Dr. Herman Hofi Munawar, SH (Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik)
Penyunting/Tim Redaksi.