Borneonews24.com | PONTIANAK – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Kalimantan Barat, Sultan Syarif Melvin Alkadrie, S.H., meluruskan persepsi publik terkait Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal. Ia menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak memberikan kebebasan untuk membakar hutan atau lahan secara liar, melainkan berfungsi sebagai batas hukum dan instrumen pengawasan,(24/8).
Dalam keterangannya pada Senin (24/8), Sultan Melvin menilai adanya anggapan bahwa Perda tersebut merupakan pembenaran terhadap pembakaran lahan adalah kesalahpahaman yang perlu dikoreksi demi kepastian hukum dan perlindungan lingkungan.
Bukan Sumber “Izin Bebas Membakar”
Menurut Sultan Melvin, Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk memberikan tata cara, batasan, dan kepastian hukum terhadap praktik perladangan berbasis kearifan lokal yang telah lama hidup di masyarakat. Regulasi ini harus dibaca dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Perda bukanlah sumber ‘izin bebas membakar’. Perda berfungsi mengatur bagaimana prinsip dan ketentuan hukum tersebut diterapkan secara lebih terukur di tingkat daerah. Apabila ada kekurangan, yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi pelaksanaannya, bukan menyalahkan regulasinya,” ujar Sultan Melvin.
Ia menekankan bahwa norma dasar larangan pembakaran tetap mengacu pada UU, sementara Perda membantu mengatur tata laksana di lapangan sesuai karakteristik adat di Kalimantan Barat.
Membedakan Tradisi Gilir Balik dengan Pembakaran Liar
Sultan Melvin juga menyoroti pentingnya membedakan antara tradisi gilir balik (perladangan berpindah) dengan pembakaran liar. Dalam tradisi masyarakat adat, pengelolaan lahan memiliki aturan sosial, batas wilayah, dan tanggung jawab lingkungan yang ketat.
“Tradisi gilir balik tidak dapat disederhanakan hanya sebagai aktivitas membakar. Tradisi yang dilaksanakan secara terbatas, terkendali, dan bertanggung jawab berbeda dengan pembakaran liar yang sembarangan. Kearifan lokal tidak boleh dijadikan kambing hitam atas persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla),” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa istilah kearifan lokal tidak boleh disalahgunakan untuk melindungi tindakan yang melanggar hukum. “Jangan samakan masyarakat adat dengan pelaku kejahatan lingkungan. Tetapi jangan pula biarkan kejahatan lingkungan bersembunyi di balik nama masyarakat adat,” tambahnya.
Penegakan Hukum Harus Berbasis Fakta
Menanggapi isu Karhutla, Sultan Melvin mengajak semua pihak untuk menangani masalah tersebut berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Setiap kasus kebakaran harus ditelusuri asal-usul api, lokasi, dan pihak yang bertanggung jawab.
“Prinsip penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Jika individu atau badan usaha terbukti melanggar, hukum harus ditegakkan secara tegas. Penanganan Karhutla tidak boleh berubah menjadi proses mencari kambing hitam,” jelasnya.
Evaluasi Pelaksanaan, Bukan Pencabutan Regulasi
Alih-alih mencabut Perda, Sultan Melvin menyarankan agar fokus dialihkan pada penguatan pengawasan dan pembinaan. Ia mengajukan beberapa pertanyaan kritis untuk evaluasi bersama:
1. Apakah pengawasan sudah berjalan efektif?
2. Apakah masyarakat sudah mendapatkan pembinaan yang memadai?
3. Apakah sistem pencegahan kebakaran telah bekerja dengan baik?
“Pemerintah daerah, lembaga adat, aparat penegak hukum, dan akademisi perlu membangun sistem pencegahan yang lebih baik. Kita tidak perlu memilih antara melindungi adat atau melindungi hutan. Kalimantan Barat harus mampu menjaga keduanya,” pungkas Sultan Syarif Melvin Alkadrie.
(Tim – Liputan)
