Borneonews24.com | Bengkayang, 26 November 2026 — Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bengkayang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bengkayang untuk membahas dua persoalan besar yang masih menjadi keluhan masyarakat, yakni minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU) dan sulitnya akses pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat wilayah pesisir.
PWRI menilai kondisi pelayanan Adminduk di Kabupaten Bengkayang semakin menjauh dari masyarakat, terutama di kecamatan pesisir dan luar ibu kota kabupaten. Jarak yang jauh dan biaya perjalanan yang tinggi membuat banyak warga kesulitan mengurus dokumen dasar seperti KTP, KK, KIA maupun akta-akta pencatatan sipil.
PWRI menegaskan bahwa kondisi ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah yang seharusnya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah dijangkau.
Dalam pertemuan tersebut, PWRI secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Singkawang, melalui Disdukcapil Kota Singkawang, yang selama ini aktif turun ke wilayah pesisir Bengkayang untuk melakukan perekaman KTP bagi warga.
Walaupun fisik KTP tetap harus diambil di Bengkayang sesuai kewenangan, kehadiran pelayanan dari Kota Singkawang dinilai sangat membantu warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan.
“Kami mengapresiasi Pemkot Singkawang yang dengan intens turun langsung membantu proses perekaman KTP masyarakat pesisir. Ini bentuk kepedulian yang patut dicontoh,” ungkap PWRI.
PWRI Ingatkan: Jangan Sampai Muncul Lagi Jargon “Singkawang Yes, Bengkayang No”
PWRI mengingatkan bahwa kesenjangan layanan antara Bengkayang dan daerah tetangga berpotensi memicu kembali narasi negatif di tengah masyarakat.
“Jangan gara-gara minimnya lampu jalan dan sulitnya layanan Adminduk, masyarakat kembali menggaungkan jargon ‘Singkawang Yes, Bengkayang No’. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.”
jargon tersebut muncul bukan tanpa sebab, namun karena masyarakat merasa kurang mendapat pelayanan maksimal dari pemerintah kabupaten sendiri, sementara daerah lain lebih responsif.
PWRI mendorong agar pemerintah daerah Bengkayang bergerak cepat memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan seta
Usulan PWRI: Bentuk UPT Capil & Naikkan Porsi Anggaran PJU.
PWRI menyampaikan dua rekomendasi besar:
1. Pembentukan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Capil.
1 UPT untuk melayani 3 kecamatan
Melibatkan OLO (Operator Layanan Operasional) kecamatan untuk membantu tugas pelayanan Capil
2. Kenaikan porsi anggaran PJU 2026.
Dari 10% menjadi 70% agar perbaikan dan pengadaan lampu jalan dapat dilakukan lebih luas dan cepat.
PWRI menegaskan akan terus mengawal agar pemerintah daerah meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat. Baik penerangan jalan maupun layanan Adminduk adalah hak warga yang harus dipenuhi tanpa diskri.minasi wilayah.
Sumber : Jemy
