Borneonews24.com | SAMBAS – Persoalan agraria di Desa Sebubus, Kampong baru Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, Senin (19/10/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya BKSDA Kalimantan Barat, pengelola atau Resort TWA Kecamatan Paloh, Kantor Pertanahan/ATR-BPN, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sambas, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan terkait.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Sambas tersebut, DPRD mengundang perwakilan Koperasi Produsen Mitra Usaha Berkah Berkemajuan, untuk membahas persoalan agraria yang menjadi perhatian masyarakat.
Ketua Koperasi Produsen Mitra Usaha Berkah Berkemajuan, Usman, menyampaikan adapun poin-poin krusial yang menjadi permohonan ini antara lain
1.masalah batas wilayah adanya tumpang tindih lahan antara ruang kelola permukiman/ perkebunan tradisional masyarakat yang ada secara turun menurun, dengan klaim batas kawasan Taman Wisata Alam (TWA)”, ujarnya
Ia menambahkan bahwa meluasnya masyarakat di Kecamatan Paloh perlu diimbangi dengan dukungan terhadap aktivitas pertanian. Ia menyoroti kendala yang dihadapi petani terkait dengan kawasan.
“Sekarang masyarakat Paloh sangat bertumbuh kembang, sedangkan aktivitas petani terbentur dengan kawasan Taman Wisata Alam TWA yang Di anggap tidak kompratif/dianggap rusak akibat dampak terbakar pada tahun 2015” ujar Usman.
Ketua koprasi produsen MUBB, juga berharap bahwa Wadah Koprasi Prdusen, motto Bersama kita membangun bersama kita Sejahtera, Gotong royong ini,
masyarakat paloh khusus nye desa sebubus juga ingin berkontribusi mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, di antaranya 1.ketahanan pangan, 2.swasembada pangan, 3.pengembangan Etanol, 4.program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan 5.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Usman berharap koperasi produsen Mitra Usaha Berkah Berkemajuan, yang dipimpinnya dapat berkontribusi dalam mendukung program pemerintah sekaligus membantu negara demi kesejahteraan umat, ,” ungkapnya.
RDPU tersebut menjadi forum bagi pihak terkait untuk menyampaikan pandangan dan keterangan mengenai persoalan agraria di Desa Sebubus.
usman penyampaian pemahaman
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesi tahun 1945, Berbunyi
“Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara,dan dipergunakan untuk sebesar besar Kemakmuran Rakyak”, tutupnya
(Yanto)
Editor/Gun
