Borneonews24.com | Ketapang – Ratusan masyarakat Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggelar aksi unjuk rasa pada Sabtu (16/5/2026).
Warga Desa Segar Wangi menuntut PT Raya Sawit Manunggal (RSM), perusahaan yang tergabung dalam grup PT Bumitama Gunajaya Agro (BGA), agar merealisasikan kewajiban pengelolaan kebun masyarakat sebesar 20 persen melalui koperasi kebun (Kopbun) serta pemanfaatan tanah kas desa (TKD).
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menarik perhatian masyarakat sekitar.
Warga menilai realisasi kemitraan plasma maupun pengelolaan TKD hingga kini belum berjalan sesuai harapan masyarakat desa.
Menanggapi aksi tersebut, pihak manajemen PT RSM melalui Head Corporate Affair, Riduan SP, menjelaskan status plasma dan tanah kas Desa di Segar Wangi, namun disayangkan terjadinya demonstrasi dan berharap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog bersama pemerintah daerah.
“Sebetulnya aksi ini tidak perlu terjadi apabila antara PT RSM dan masyarakat Desa Segar Wangi duduk bersama membuka data, fakta, serta sejarah keberadaan PT RSM berinvestasi di Desa Segar Wangi,” ujar Riduan saat dikonfirmasi, Sabtu sore.
Menurut Riduan, apabila masih terdapat pihak yang belum puas terhadap penjelasan perusahaan, maka persoalan tersebut dapat dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang agar seluruh data dan kronologis perizinan perusahaan dapat dipaparkan secara terbuka.
“Sebaiknya semua pihak melihat sejarah investasi PT RSM di Desa Segar Wangi. Jika ada pihak-pihak yang kurang puas, dapat dilakukan mediasi melalui Pemerintah Kabupaten Ketapang agar PT RSM dapat menjelaskan sejarah dan kronologis perizinannya,” tegasnya kembali.
Terkait tuntutan masyarakat mengenai pola kemitraan 20 persen, Riduan menjelaskan bahwa PT RSM sebelumnya merupakan bagian dari grup PT ISL dan menjadi pemenang lelang aset PT Bangun Maya Indah seluas 4.034 hektare.
Ia menyebut, lelang tersebut dilaksanakan oleh KPKNL Pontianak melalui Pengadilan Negeri Ketapang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 134/2015 tertanggal 8 April 2015.
Selain itu, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 453/KB.410/E.6/03/2022, PT RSM dinyatakan telah melaksanakan program kemitraan dengan pola PIR-Trans sehingga perusahaan disebut tidak dikenakan kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat sebesar 20 persen.
Meski demikian, Riduan mengungkapkan bahwa PT RSM tetap memiliki kewajiban plasma terhadap izin baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan.
“Berdasarkan izin baru tersebut, PT RSM mengalokasikan plasma seluas 18 hektare dengan pertimbangan bahwa areal yang sudah dilakukan GRTT di Desa Segar Wangi seluas 90 hektare,” jelasnya.
Sementara terkait pemanfaatan tanah kas desa yang dinilai belum sesuai harapan masyarakat, Riduan menyebut pelaksanaannya masih menyesuaikan regulasi pemerintah daerah.
Menurutnya, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebelumnya belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang kemudian menerbitkan Surat Bupati Ketapang Nomor 37/DPMPD-B.400.10.1/2026 tertanggal 6 Februari 2026 sebagai dasar petunjuk teknis pengelolaan TKD.
“Sesuai petunjuk teknis tersebut, PT RSM telah mengalokasikan TKD dan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Segar Wangi,” jelasnya kembali.
Riduan menegaskan, pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan perusahaan tetap mengacu pada Perbup Nomor 19 Tahun 2022 serta surat petunjuk teknis dari Bupati Ketapang.
Selain itu, PT RSM juga membantah tudingan yang menyebut perusahaan menggarap lahan seluas 1.400 hektare di luar Hak Guna Usaha (HGU).
“PT RSM tidak ada menggarap lahan di luar HGU seluas 1.400 hektare, adapun perusahaan menggarap lahan sesuai HGU hasil lelang dan perizinan baru yang dimiliki,” tutup Riduan.(*/Red)
