Ketapang,KALBAR||Borneonews24.com – Proyek pembangunan Halte Sungai Penyebrangan di Desa Sukaramai, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang dan Wilayah Suka marak (Kalimantan Barat) dengan kode proyek 94095114 diduga kuat sarat dengan konspirasi dan potensi korupsi. Proyek ini, yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat, bekerja sama dengan kontraktor pelaksana PT. Aufa Laksana, mendapat sorotan publik terkait indikasi penyimpangan teknis dan pembiaran dari pihak terkait.
Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp3,4 miliar, bersumber dari Dana APBN Pusat tahun 2024, seharusnya menjadi jalur penghubung penting antara dua provinsi. Namun, sejumlah narasumber di lapangan mengungkapkan adanya praktik yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Salah seorang pekerja proyek menyebutkan bahwa metode yang digunakan sama seperti proyek tahun 2023, namun tanpa ada perbaikan dan pengawasan yang memadai dari BPTD.
Menurut laporan masyarakat setempat, pembangunan tersebut menggunakan tiang pancang spun pile sepanjang 6 meter, sedangkan standar yang disyaratkan adalah 12 meter. Lebih lanjut, alat yang digunakan hanya berupa alat pancang manual tripod dengan hammer 2½ ton, yang jauh di bawah standar teknis seharusnya yaitu crane hammer berbobot 25 ton.
Rohmad Mustafa, warga setempat, menyatakan bahwa kondisi ini merupakan bukti nyata adanya pelanggaran terhadap spesifikasi teknis. “Metode pemancangan yang tidak sesuai ini tidak dapat dibenarkan secara teknis karena tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Indikasi adanya konspirasi antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), konsultan pengawas, dan penyedia jasa kontraktor semakin menguat, seiring laporan tentang praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan demi memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu. “Pembiaran dari pihak kementerian dan konsultan pengawas sangat terlihat jelas. Mereka seolah menutup mata terhadap penyimpangan ini,” tambah Mustafa.
Tim investigasi Awak Media mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit mendalam terhadap instansi terkait dan memastikan penggunaan anggaran proyek sesuai dengan aturan dan spesifikasi teknis yang telah disepakati dalam kontrak. Keterbukaan dan tindakan tegas dari APH diharapkan dapat menjawab kecurigaan publik serta mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara.
Hingga berita ini diturunkan, Awak Media akan terus memantau perkembangan proyek ini dan mengumpulkan data lebih lanjut untuk memastikan bahwa pelaksana proyek bertanggung jawab dan bekerja sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Bersambung…..
Oleh: Tim Redaksi Investigasi
