Borneonews24.com | Labuhan batu — Sengketa keterbukaan informasi publik antara pemohon informasi, Arif Hakiki Hasibuan, dengan Dinas Sosial Kabupaten Labuhan batu memasuki babak krusial. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan secara resmi memenangkan Arif dalam perkara permohonan dokumen dana hibah Karang Taruna, namun hingga kini putusan tersebut belum juga dijalankan oleh pihak termohon.
Perkara ini berangkat dari permohonan informasi publik yang diajukan Arif terkait penggunaan dana hibah Karang Taruna selama tiga tahun anggaran, yakni:
Tahun 2022 sebesar Rp400.000.000
Tahun 2023 sebesar Rp700.000.000
Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000.
Dokumen yang dimohonkan tidak bersifat sederhana, melainkan mencakup aspek fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proposal pengajuan, proses pencairan dana, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), hingga laporan pertanggungjawaban.
Putusan Inkracht dan Kewajiban Hukum
Secara yuridis, sengketa ini telah melalui mekanisme ajudikasi di Komisi Informasi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal tersebut ditegaskan melalui Penetapan Nomor 3/EKS/2026/PTUN.MDN oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang sekaligus memerintahkan eksekusi atas putusan dimaksud.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini menempatkan Dinas Sosial Kabupaten Labuhan batu pada posisi wajib menjalankan putusan tanpa syarat. Pengabaian terhadap putusan inkracht bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada konsekuensi hukum yang lebih serius.
Indikasi Pembangkangan dan Pelanggaran Regulasi
Sikap tidak patuh terhadap putusan pengadilan dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum. Sejumlah regulasi yang relevan dalam perkara ini antara lain:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur kewajiban badan publik membuka akses informasi serta memuat unsur pidana bagi pihak yang dengan sengaja menutup informasi.
Dengan demikian, ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN bukan lagi sekadar persoalan birokrasi, tetapi berimplikasi langsung pada legitimasi penegakan hukum di tingkat daerah.
Pernyataan Tegas Pemohon Informasi
Arif Hakiki Hasibuan menegaskan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Ia mendesak:
Dinas Sosial Labuhan batu segera membuka seluruh dokumen yang dimohonkan tanpa pengecualian
Bupati Labuhan batu mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak patuh hukum
Aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana keterbukaan informasi
Lebih lanjut, Arif menyatakan akan menempuh langkah lanjutan apabila dalam waktu dekat tidak ada pelaksanaan putusan, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia serta mengajukan laporan pidana kepada aparat penegak hukum.
Transparansi Dana Publik Dipertaruhkan
Kasus ini menjadi preseden penting dalam penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dana hibah, sebagai bagian dari keuangan negara, pada dasarnya merupakan milik publik yang penggunaannya wajib terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Menutup informasi publik bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Jika pembangkangan ini terus dibiarkan, maka hukum kehilangan wibawa dan keadilan hanya menjadi simbol tanpa makna,” tegas Arif.
Ujian Negara Hukum di Daerah
Perkara ini tidak hanya berhenti pada sengketa informasi, tetapi menjadi cermin bagaimana prinsip rule of law dijalankan di tingkat daerah. Ketika putusan yang telah inkracht tidak dijalankan, maka yang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.
Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen formal, melainkan benar-benar dijalankan sebagai wujud supremasi hukum.
Tim Liputan/ JB.E*
Red/Tim*
