Borneonews24.com||Bengkalis, Mandau – Masyarakat di wilayah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, mengaku resah dengan maraknya aksi penipuan di kalangan warga. Salah satu korban, MH, melaporkan kasus dugaan penipuan ke Polsek Mandau dengan Laporan Pengaduan No: Pengaduan/16/1/2025/RIAU/BKS/SEK-MDU pada 11 Januari 2025. Namun, hingga kini, laporan tersebut masih berstatus lampiran perkembangan (LAMPENG), dan belum ada kepastian mengenai kelanjutan proses hukumnya.
MH mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kerugian setelah dijanjikan investasi kebun sawit oleh terlapor. Ia telah menyerahkan sejumlah uang kepada terlapor dan memiliki bukti berupa kwitansi bermaterai, rekaman percakapan, serta video yang menunjukkan keterlibatan terlapor. Bahkan, dalam pemeriksaan di Polsek Mandau, terlapor mengakui tanda tangannya dalam kwitansi tersebut.
Namun, menurut korban, setelah dirinya berkoordinasi dengan Kanit Reskrim Polsek Mandau pada 9 Maret 2025, komunikasi yang sebelumnya berjalan lancar mendadak terhambat. Bahkan, ia mengaku bahwa nomor kontaknya diblokir oleh penyidik setelah ia menghubungi Kasat Reskrim Polres Bengkalis untuk mempertanyakan perkembangan kasusnya.
“Awalnya koordinasi berjalan baik. Namun, setelah saya menghubungi Kasat Reskrim Polres Bengkalis, tiba-tiba nomor saya diblokir. Saat saya tanyakan langsung ke Kanit Reskrim Polsek Mandau, dia hanya menjawab, ‘Iya, aku tersinggung’,” ujar MH menirukan jawaban penyidik.
MH mengaku kecewa karena laporannya terkesan tidak ditindaklanjuti dengan serius. Ia menyebut bahwa terlapor baru dipanggil polisi pada 24 Januari 2025, setelah ia menghubungi Kasat Reskrim Polres Bengkalis. Namun, setelah pemanggilan tersebut, perkembangan penyelidikan berjalan lambat.
“Sudah hampir tiga bulan laporan saya tidak ada perkembangan. Polisi bilang kasus ini harus digelar perkara dulu dan meminta pendapat ahli pidana. Padahal, bukti sudah jelas, ada kwitansi bertanda tangan di atas materai, saksi-saksi juga sudah diperiksa,” kata MH.
Mediasi telah dilakukan dua kali di Polsek Mandau, di mana dalam pertemuan pertama, terlapor mengakui tanda tangannya di kwitansi dan menyatakan bersedia mengembalikan uang setelah berkompromi dengan suaminya. Pada pertemuan kedua, terlapor kembali mengakui penerimaan uang tetapi hanya ingin mengembalikan sebagian dengan cara dicicil.
“Kenapa polisi malah seperti membebankan korban? Saya hanya ingin uang saya kembali sesuai dengan kwitansi. Kalau ini kasus perdata, kenapa ada janji investasi? Itu jelas penipuan,” tegas MH.
Pada 13 Maret 2025, Kapolsek Mandau mengadakan pertemuan dengan korban, saksi, dan penyidik untuk membahas kasus ini. Dalam pertemuan tersebut, korban diminta menunjukkan bukti tambahan, seperti foto penyerahan uang.
“Kapolsek mengatakan sulit jika tidak ada foto penyerahan uang, padahal tanda tangan terlapor di kwitansi sudah ada. Bahkan, mereka mengatakan kalau berkas ini naik ke jaksa dan ditolak, karir mereka bisa rusak,” kata MH.
MH mengaku heran dengan sikap penyidik yang terkesan enggan menangani kasus ini. “Bagaimana bisa kasus ini belum diserahkan ke kejaksaan, tapi polisi sudah takut berkasnya ditolak? Seharusnya polisi mengusut kasus ini, bukan membebankan korban mencari bukti tambahan,” tambahnya.
Atas lambatnya penanganan kasus ini, MH bersama warga di Kecamatan Mandau dan Bathin Solapan meminta Kapolda Riau Irjen Pol Herry dan Kapolres Bengkalis AKBP Budi untuk turun tangan meninjau kinerja jajaran di Polsek Mandau.
“Kami meminta atensi dari Kapolda Riau dan Kapolres Bengkalis agar laporan-laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti secara profesional. Jangan sampai masyarakat yang sudah jadi korban justru semakin dipersulit,” ujar MH.
Sebagai penutup, MH mengutip pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto, “Jika tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Jika tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Jika tidak bisa bantu satu orang, jangan buat mereka susah.”
(Indra)
Redaksi
