Borneonews24.com||Jakarta, 3 Januari 2025 – Komitmen Polri dalam menegakkan integritas dan profesionalisme terlihat dari pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus pelanggaran etik di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si., menyampaikan hasil pelaksanaan sidang terhadap beberapa anggota Polri yang diduga terlibat pelanggaran kode etik.
Hasil Sidang Etik Terduga Pelanggar DF
Sidang KKEP yang berlangsung pada Kamis, 2 Januari 2025, dari pukul 09.00 hingga 18.30 WIB, di Divpropam Mabes Polri, memutuskan sanksi kepada terduga pelanggar DF. DF, yang saat itu menjabat sebagai Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, terbukti meminta uang sebagai imbalan atas pembebasan sejumlah WNI dan WNA yang diamankan karena dugaan penyalahgunaan narkoba di DWP 2024.
Pasal yang dilanggar oleh DF mengacu pada:
Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003
Pasal-pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Putusan Sidang KKEP DF
1. Sanksi Etika:
Perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Permintaan maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri.
Pembinaan rohani, mental, dan profesi selama satu bulan.
2. Sanksi Administratif:
Penempatan dalam tempat khusus selama 30 hari.
Mutasi bersifat demosi selama delapan tahun di luar fungsi penegakan hukum.
Atas putusan tersebut, DF menyatakan banding.
Hasil Sidang Etik Terduga Pelanggar S
Sidang KKEP juga digelar untuk terduga pelanggar S, yang saat itu menjabat sebagai Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Sama seperti DF, S terbukti meminta uang sebagai imbalan pembebasan sejumlah orang yang diamankan.
Putusan sidang menyatakan S melanggar pasal-pasal yang diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Putusan Sidang KKEP S
1. Sanksi Etika:
Perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
Permintaan maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri.
Pembinaan rohani, mental, dan profesi selama satu bulan.
2. Sanksi Administratif:
Penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari.
Mutasi bersifat demosi selama delapan tahun di luar fungsi penegakan hukum.
Sidang Lanjutan untuk Terduga Pelanggar Lain
Pada hari ini, Jumat, 3 Januari 2025, Divpropam Mabes Polri kembali menggelar sidang etik untuk dua terduga pelanggar lainnya, SM dan FRS, di ruang sidang Divpropam Mabes Polri. Sidang ini menjadi bagian dari rangkaian penegakan hukum etik terhadap seluruh pelaku pelanggaran di DWP 2024.
“Polri berkomitmen penuh untuk menjaga integritas institusi. Kami juga memastikan seluruh proses transparan dan diawasi langsung oleh rekan-rekan dari Kompolnas,” tegas Kombes Pol Erdi A. Chaniago.
Dengan langkah ini, Polri menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa pun yang melanggar kode etik profesi, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan integritas yang menjadi pilar utama kepolisian.
Redaksi
