Ketapang, Kalbar -Kejadian penganiayaan yang dialami oleh Teguh, seorang wartawan dari Alasannews, dalam proyek pembangunan tiga rumah dinas di Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan publik setelah beritanya viral. Insiden ini terjadi setelah Teguh melaporkan adanya dugaan penggunaan material bekas dalam proyek tersebut, yang dikerjakan oleh CV Hafidz Hanief Perkasa dan CV Arachmi Baitul.(23 Agustus 2024).
Menurut Teguh, kekerasan yang menimpanya dilakukan oleh oknum pelaksana proyek yang tidak terima dengan pemberitaan terkait proyek tersebut. Dalam wawancaranya dengan media, Teguh mengungkapkan bahwa kekerasan terjadi pada siang hari dan melibatkan pelaksana proyek.yang memukul bagian belakang kepalanya,”Terang Teguh.
Pengamat hukum, Dr. Herman Hofi Munawar, mengutuk keras tindakan tersebut.”Siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap orang lain, apalagi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia,”tegas Herman. Ia juga menambahkan bahwa tindakan kekerasan seperti ini tidak dapat ditolerir, dan pihak berwenang harus segera turun tangan untuk menyelidiki insiden tersebut.
Tindakan kekerasan ini, menurut Herman, melanggar beberapa pasal dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 358 KUHP mengatur bahwa pelaku pengeroyokan yang dengan sengaja ikut serta dalam perkelahian atau penyerangan dapat dihukum hingga 4 tahun penjara jika menyebabkan korban jiwa, atau 2 tahun 8 bulan jika menimbulkan luka berat. Selain itu, Pasal 262 UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelaku yang secara terang-terangan melakukan kekerasan bersama-sama dapat diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan.
Jono, Pimpinan Umum Nasional Media Grup Indonesia Maju, menambahkan bahwa perlindungan terhadap wartawan adalah bagian dari kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia juga menegaskan bahwa tindakan kontraktor ini telah melanggar prinsip-prinsip keterbukaan publik, dan media sebagai pilar keempat demokrasi harus dilindungi dari intimidasi atau ancaman.
Jono mendesak pihak Pelaksana proyek untuk segera bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, pihak redaksi media bersama tim kuasa hukum akan menempuh langkah hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. “Jangan sampai kekuasaan dan uang menggerogoti keadilan. Wartawan adalah pengawas sosial yang bekerja untuk kepentingan publik,”tutup Jono.
Insiden ini telah memicu kecaman luas dari berbagai elemen masyarakat dan mendorong seruan untuk investigasi lebih mendalam terhadap proyek pembangunan rumah dinas tersebut. Dugaan adanya korupsi dalam proyek ini juga semakin kuat setelah adanya laporan penggunaan material bekas, yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Sumber Pewarta:Tim Redaksi Media Grup Indonesia Maju/Redaksi
