Ketapang || Borneonews24.com -Puluhan anggota Koperasi Perkebunan Bersama di Kecamatan Kendawangan, Ketapang, melaporkan pengurus inti koperasi, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, atas dugaan penggelapan dana talangan. Laporan resmi ini diajukan ke Polres Ketapang pada Minggu, 27 Oktober 2024, di tengah kekecewaan para anggota yang mengaku tidak pernah menerima hak mereka terkait dana talangan.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah anggota koperasi mengaku bahwa nama dan tanda tangan mereka dicantumkan dalam dokumen pencairan dana talangan tanpa sepengetahuan mereka. Sejumlah anggota merasa dirugikan oleh dugaan praktik ini dan menginginkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak mereka yang diabaikan oleh pengurus koperasi.
Salah satu pelapor, Padli (62), mengungkapkan kepada media bahwa ia dan puluhan anggota lain merasa dirugikan karena tidak pernah menerima dana talangan yang seharusnya menjadi hak mereka. “Kami sudah berulang kali mempertanyakan hal ini kepada pengurus, tapi mereka selalu memberikan alasan yang berbelit-belit. Akhirnya, sebanyak 32 anggota sepakat untuk melaporkan kasus ini ke kepolisian,” ungkap Padli.
Padli menjelaskan, dugaan penggelapan ini diduga terjadi selama dua tahun terakhir, dengan dana talangan yang seharusnya diterima oleh anggota secara berkala dari tahap 1 hingga tahap 8. Namun, dalam praktiknya, dana tersebut tidak pernah disalurkan ke anggota, sementara pengurus koperasi terus menerima pencairan dana tersebut atas nama anggota. “Jika dihitung, tiap anggota dirugikan sekitar Rp.15 juta, sehingga total kerugian seluruh anggota sangat signifikan,” tambahnya.
Keputusan melaporkan kasus ini ke polisi diambil setelah upaya anggota untuk menyelesaikan masalah ini secara internal mengalami jalan buntu. “Kami semua berharap bisa mendapatkan keadilan dan agar pengurus yang sekarang dapat diganti dengan orang yang lebih transparan dan amanah,” tegas Padli yang berbicara mewakili rekan-rekan anggota lainnya.
Sampai berita ini diturunkan, Ketua Koperasi Perkebunan Bersama, Yadi Warsono, belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan yang diajukan terhadap dirinya dan pengurus lainnya. Upaya konfirmasi oleh media belum mendapatkan respon dari pihak terkait.
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat di Kecamatan Kendawangan dan sekitarnya, mengingat peran koperasi dalam mendukung perekonomian anggotanya. Masyarakat berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan transparan dan keadilan dapat ditegakkan.
Sumber : Penamerah/Tim
Redaksi
