Siak Hulu, Borneonews24.com – Aktivitas penambangan tanah timbun ilegal atau Galian C tanpa izin di Jalan Pasir Putih, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, diduga kuat milik seorang ketua RT bernama berinisial AR. Operasi ilegal itu berlangsung terang-terangan dan nyaris tanpa hambatan, sementara aparat penegak hukum (APH) terlihat bungkam.
Pantauan tim Borneonews24 pada Selasa, 29 April 2025, menunjukkan aktivitas penambangan berlangsung aktif dari pagi hingga sore. Puluhan truk jenis colt diesel keluar masuk lokasi tambang untuk mengangkut tanah timbun. Debu pekat mengepul di sepanjang akses jalan, menimbulkan gangguan pandangan dan potensi risiko kesehatan bagi warga sekitar.
Salah seorang warga sekitar yang ditemui tim, namun enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa lokasi tersebut telah lama dikelola oleh AR. “Ini kuari Pak RT. Siapa yang tidak tahu Pak AR? Dia pemain lama. Kuat dugaan ada aparat di belakangnya, makanya tak tersentuh hukum,” ujar warga itu.
Ketika tim redaksi mencoba menghubungi Amsir melalui pesan dan sambungan telepon WhatsApp ke nomor 0813-6564-XXXX, hingga berita ini ditayangkan tidak ada jawaban.
Aktivitas galian C tanpa izin seperti yang diduga dijalankan oleh AR, melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin resmi dari pemerintah dapat dipidana dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar.
Namun, hingga kini tidak tampak tindakan dari pihak kepolisian setempat, baik dari Polsek Siak Hulu maupun Polres Kampar. Bahkan, Polda Riau juga belum memberikan keterangan resmi terkait aktivitas tambang ilegal yang telah meresahkan warga itu.
Minimnya respons dari aparat dalam menindak aktivitas ilegal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik. Pengamat kebijakan publik menilai, pembiaran praktik tambang ilegal yang secara kasatmata beroperasi tanpa izin menunjukkan indikasi lemahnya komitmen penegakan hukum dan potensi konflik kepentingan di tubuh aparat.
Jika dibiarkan, dampak lingkungan dan sosial dari tambang ilegal ini bukan hanya sebatas kerusakan jalan dan debu yang mengganggu, melainkan juga menciptakan preseden buruk bagi supremasi hukum di daerah.
Masyarakat berharap agar Kapolres Kampar, Kapolsek Siak Hulu, hingga Kapolda Riau segera turun tangan untuk menyelidiki dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam operasi tambang ilegal ini. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Reporter: Tim Investigasi/Iry. Borneonews24
Editor: Gugun
