Borneonews24.com | SAMBAS, KALIMANTAN BARAT – Sabtu, 18 Juli 2026 – Tapelianus menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait dugaan penyerobotan lahan adat yang diklaim sebagai hak miliknya serta dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya dan keluarganya. Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media sebagai bentuk upaya mencari kepastian hukum dan keadilan atas sengketa yang menurutnya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Dalam keterangannya, Tapelianus mengungkapkan bahwa persoalan yang dialaminya mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat. Menurutnya, perubahan maupun perbedaan penafsiran terhadap berbagai ketentuan hukum kerap menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah berdasarkan sejarah penguasaan dan ketentuan adat.
Tapelianus menjelaskan bahwa dasar kepemilikan tanah yang diklaimnya berasal dari hibah orang tuanya. Hibah tersebut, katanya, telah dituangkan dalam surat hibah bermeterai yang memuat batas-batas wilayah, disaksikan sejumlah saksi, serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Sapak pada saat itu.
Ia menilai dokumen tersebut merupakan dasar kepemilikan yang sah, baik menurut hukum adat maupun hukum negara. Tapelianus juga mengacu pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ia juga mengutip Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Menurut Tapelianus, pihak yang bersengketa dengannya hingga kini belum pernah memperlihatkan dokumen kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa. Ia mengklaim lahan tersebut telah dikuasai pihak lain selama kurang lebih 13 tahun dan dimanfaatkan untuk penanaman kelapa sawit yang hasilnya diduga telah memberikan keuntungan ekonomi yang besar.
Tapelianus juga mengaku pernah dilaporkan ke Polres Sambas atas dugaan tindak pidana pencurian. Ia menyatakan laporan tersebut sangat disayangkan karena menurut versinya, lahan yang dipersoalkan merupakan tanah warisan keluarganya yang sejak dahulu telah ditanami pohon karet, durian, cempedak, dan berbagai tanaman lainnya. Ia menegaskan tidak pernah menjual maupun mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak mana pun.
Atas peristiwa yang dialaminya, Tapelianus menyatakan tengah mempertimbangkan untuk melaporkan balik pihak berinisial HAR kepada aparat penegak hukum atas dugaan penyerobotan tanah serta dugaan pencemaran nama baik terhadap dirinya dan keluarganya. Selain melalui jalur hukum positif, ia juga berencana meminta perlindungan melalui mekanisme hukum adat agar seluruh persoalan dapat diungkap secara objektif.
“Saya berharap perkara ini dapat diproses secara transparan sehingga fakta-fakta yang sebenarnya dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi semua pihak,” ujar Tapelianus.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam keterangan Tapelianus belum memberikan tanggapan atau klarifikasi. Demi menjaga prinsip keberimbangan dan sesuai Kode Etik Jurnalistik, media membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan penjelasan atau tanggapan.
Sumber: Tapelianus
Pewarta: Rudi Dewa Korwil Kalbar (Red/gun)
