Borneonews24.com | SINTANG, KALBAR — Temuan ribuan batang kayu olahan berbentuk balok persegi empat di wilayah Desa Begendang Mal, Dusun Saka Tiga, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kini menyisakan tanda tanya besar.
Kayu yang ditemukan tim awak media pada 1 Agustus 2026 tersebut disebut sudah tidak lagi berada di lokasi. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa ribuan batang kayu tersebut telah dipindahkan ke sejumlah tempat sebelum ada kejelasan mengenai asal-usul, legalitas, maupun status penguasaannya.
Wakil Ketua Projamin Kalimantan Barat, Hadi M, mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan kayu tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian kayu diduga telah dipindahkan ke wilayah Jerora.
“Kita telah melakukan penelusuran bahwa ribuan kayu balok kemungkinan telah dipindahkan. Salah satu di antaranya ke area Jerora, yang lokasinya diduga berada di salah satu sawmill milik oknum kepala desa,” kata Hadi kepada wartawan di Sintang, 11 Agustus 2026.
Namun, informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Hingga kini belum terdapat kepastian hukum yang menyatakan bahwa kayu tersebut benar berasal dari kawasan hutan lindung ataupun dimiliki oleh pihak tertentu sebagaimana dugaan yang disampaikan narasumber.
Sebelumnya, tumpukan kayu berbentuk balok persegi empat itu diperkirakan mencapai ribuan batang. Kayu tersebut diduga berasal dari aktivitas pembukaan atau perambahan kawasan hutan di wilayah Desa Begendang, Kecamatan Kayan Hilir.
Hadi menyebut kayu tersebut diduga berkaitan dengan seseorang bernama Marsianus. Selain tumpukan kayu, menurutnya di lokasi juga terdapat dua unit mesin sawmill beserta sejumlah perangkat pengolahan kayu.
Persoalan kemudian berkembang setelah tumpukan kayu tersebut tidak lagi ditemukan di lokasi awal.
Menurut Hadi, hilangnya kayu justru menjadi alasan kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh, termasuk memeriksa siapa pemilik kayu, dari mana asal kayu, bagaimana proses pengangkutannya, serta ke mana kayu tersebut dipindahkan.
“Setelah ramai pemberitaan mengenai tumpukan yang diperkirakan ribuan batang kayu balok tersebut, seharusnya ada langkah penyelidikan untuk memastikan legalitas dan asal-usul kayu,” ujarnya.
Hadi juga mempertanyakan respons Polsek Kayan Hilir dan Polres Sintang terhadap persoalan tersebut.
Ia menilai belum terlihat secara terbuka adanya proses penelusuran yang dapat menjelaskan status ribuan kayu tersebut. Bahkan, menurut dia, pihak kepolisian sebelumnya menyatakan tidak mengetahui adanya aktivitas penebangan hutan di lokasi.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, aparat tentu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah kayu tersebut memiliki dokumen legal atau tidak,” kata Hadi.
Meski demikian, tudingan bahwa aparat “turut bermain” sebagaimana disampaikan Hadi masih merupakan tuduhan dari narasumber dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Tidak ada kesimpulan hukum dalam perkara tersebut yang membuktikan keterlibatan anggota kepolisian.
Karena itu, diperlukan klarifikasi resmi dari Polsek Kayan Hilir maupun Polres Sintang mengenai langkah yang telah dilakukan terhadap informasi tersebut.
Dari sisi hukum, apabila benar terdapat kegiatan penebangan atau pemanfaatan hasil hutan tanpa izin, atau kayu berasal dari kawasan hutan secara melawan hukum, maka persoalan tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana kehutanan.
Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Namun, penerapan pasal tertentu tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk pembuktian mengenai lokasi asal kayu, status kawasan, dokumen angkutan hasil hutan, legalitas kegiatan pemanfaatan kayu, serta pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, apabila kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang memiliki status perlindungan tertentu, aparat juga perlu memastikan status kawasan berdasarkan data dan peta resmi instansi kehutanan yang berwenang.
Dengan demikian, persoalan tidak cukup hanya berhenti pada keberadaan tumpukan kayu, tetapi harus ditelusuri melalui rantai asal-usul kayu (traceability) sejak titik penebangan hingga lokasi pengolahan atau tujuan akhirnya.
Minta Bukti Legalitas Dibuka
Hadi juga menanggapi munculnya informasi mengenai kemungkinan adanya legalitas atas pengolahan kayu tersebut.
Menurutnya, setiap klarifikasi mengenai legalitas harus disertai dokumen yang dapat diverifikasi oleh pihak berwenang.
“Soal isu adanya counter berita tentang legalitas pengolahan kayu balok yang diduga milik Marsianus, itu merupakan hak sebagai warga negara. Namun, klarifikasi seharusnya didasari bukti dokumen yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik pemberitaan. Menurut dia, yang paling penting adalah memastikan fakta melalui pemeriksaan dokumen dan investigasi lapangan.
“Kalau memang legal, tunjukkan dokumennya dan lakukan verifikasi. Kalau tidak legal, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Hadi.
Selain persoalan asal-usul dan legalitas kayu, muncul pula informasi bahwa ribuan batang kayu tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan program bedah rumah di Kabupaten Sintang.
Hadi mengatakan informasi tersebut masih akan ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.
“Terkait adanya informasi bahwa ribuan kayu balok tersebut ada keterkaitan dengan program bedah rumah di Kabupaten Sintang, ini akan kita telusuri kebenarannya,” ujarnya.
Penelusuran tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi pencampuran antara program pembangunan pemerintah dengan dugaan penggunaan kayu yang sumber dan legalitasnya belum terang.
Polisi Didesak Tidak Tinggal Diam
Hadi berharap aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh informasi yang telah muncul, termasuk menelusuri keberadaan kayu setelah menghilang dari lokasi awal.
Menurutnya, aparat dapat memeriksa keterangan para pekerja, menelusuri dokumentasi video, mengecek lokasi sawmill yang disebut dalam informasi, serta memeriksa dokumen legalitas kayu apabila memang tersedia.
“Kalau Kepolisian berniat menelusuri, belum terlambat. Kita memiliki bukti berupa video dan pengakuan pekerja. Kalau tidak ditelusuri dan tidak ada proses hukum ketika memang ditemukan pelanggaran, hal itu justru dapat memperburuk citra penegakan hukum,” katanya.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai asal-usul kayu, kepemilikan, perpindahan ke lokasi lain, keterkaitan dengan kawasan hutan lindung, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu masih memerlukan pembuktian.
Konfirmasi kepada Polsek Kayan Hilir dan Polres Sintang penting dilakukan untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai apakah telah ada laporan, pemeriksaan, penyelidikan, penyitaan, pengecekan dokumen, atau langkah hukum lainnya terkait temuan tersebut.
Berita ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Pers.
( Tim-Liputan)
Red/TR
