Borneonews24.com||Pontianak – Polemik terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah kembali mencuat ke permukaan. Dalam konteks ini, pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi, menegaskan pentingnya tanggung jawab penerima hibah dalam memastikan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
“Dalam penyaluran dana hibah, tanggung jawab utama ada pada penerima hibah. Penerima harus memastikan penggunaan dana tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan,” jelas Dr. Herman dalam keterangannya, Rabu (13/12).
Lebih lanjut, Dr. Herman menjelaskan bahwa jika penerima hibah menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan proyek tertentu, seperti pembangunan fasilitas, dan terjadi penyimpangan oleh pihak ketiga tersebut, tanggung jawab tetap melekat pada penerima hibah.
Dr. Herman juga menekankan pentingnya mekanisme yang jelas dalam menentukan kerugian negara akibat dugaan penyimpangan dana hibah. Ia mengingatkan agar penyidik tidak asal-asalan dalam menghitung kerugian negara.
“Penyidik harus memastikan bahwa penentuan kerugian negara dilakukan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme perhitungan yang jelas. Jangan sampai kerugian negara hanya dihitung berdasarkan selera penyidik tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.
Menurutnya, ketidakcermatan dalam menghitung kerugian negara tidak hanya dapat merugikan pihak-pihak tertentu, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum.
Menurut Dr. Herman, terdapat beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam dugaan penyimpangan dana hibah, khususnya yang melibatkan pihak ketiga:
Jika pihak ketiga, seperti tukang bangunan atau kontraktor, melakukan penyimpangan seperti pekerjaan tidak sesuai standar, penipuan, atau pemalsuan dokumen, hal ini dapat dijerat dengan tindak pidana umum. Namun, untuk tuduhan korupsi, harus ada unsur penyalahgunaan jabatan atau kewenangan yang merugikan negara atau pihak lain.
Penerima hibah wajib mengelola dan menggunakan dana sesuai aturan. Dugaan penggelembungan biaya atau penggunaan dana untuk keperluan lain yang tidak sesuai peruntukan dapat mengarah pada kategori tindak pidana korupsi.
Penyimpangan seperti pemalsuan dokumen, kolusi dengan pihak ketiga, atau indikasi penggelapan dana yang merugikan negara memperkuat dugaan korupsi, terutama jika melibatkan penerima hibah.
Dr. Herman juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai dana hibah. “Penerima hibah wajib melakukan pengawasan ketat. Jika penyimpangan terjadi, penerima hibah tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan dana hibah dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab hukum. Jika penyimpangan diketahui atau bahkan diperintahkan oleh penerima hibah, maka mereka dapat dikenakan sanksi hukum.
“Dana hibah harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Setiap potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana hibah, baik oleh penerima maupun pihak ketiga, adalah bentuk pelanggaran serius yang harus ditindak tegas,” pungkas Dr. Herman.
Dalam menghadapi gonjang-ganjing ini, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan dalam penyaluran dana hibah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Sumber : Dr Herman Hofi Law
Red / Gugun
