Singkawang, Kalbar – Kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Singkawang semakin memperlihatkan bagaimana hukum dan aparat penegak hukum (APH) serta Bea Cukai seolah-olah tak berdaya di hadapan dua nama besar pengusaha rokok tanpa cukai, HNK dan AUI. Kedua pengusaha ini, yang memiliki gudang-gudang rokok di Singkawang, disebut-sebut kebal terhadap hukum meskipun telah melanggar Undang-Undang tentang Cukai, yang seharusnya mengatur peredaran rokok dengan ketat.
Hasil investigasi tim gabungan bersama awak media, yang dilakukan dari Senin hingga Minggu, 15 September 2024, mengungkap keberadaan beberapa gudang milik HNK dan AUI. Gudang tersebut berisi rokok tanpa pita cukai dari berbagai merek seperti Janda, Kalbaco, Brand, Red, Toracino, dan LA Bold, yang siap diedarkan di masyarakat. Lebih mencengangkan lagi, aktivitas ilegal ini tampaknya berjalan lancar tanpa ada gangguan dari aparat penegak hukum maupun Bea Cukai.
Seorang sumber investigasi, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebut bahwa “Bea Cukai dan APH sepertinya tak berdaya, karena HNK dan AUI dikenal dekat dengan para pejabat setempat. Mereka bahkan hadir dalam setiap pergantian pejabat atau SERTIJAB di Kota Singkawang dan daerah sekitarnya.
Padahal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, penjualan rokok tanpa pita cukai jelas-jelas dilarang. Pasal 29 UU Cukai melarang peredaran rokok yang cukainya belum dilunasi, dan pelaku dapat dikenai pidana penjara 1 hingga 5 tahun serta denda 2 hingga 10 kali lipat dari nilai cukai yang harus dibayarkan.
Namun, sanksi ini tampaknya tidak menimbulkan efek jera bagi para pengusaha seperti HNK dan AUI. Seperti diungkapkan oleh seorang inte yang ikut dalam investigasi, “Ini sudah berlangsung lama, dan mereka selalu aman. Bahkan, ada dugaan kuat bahwa mereka mendapat dukungan dari oknum-oknum penegak hukum serta Bea Cukai.”
Peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini jelas merugikan negara. Selain menghilangkan potensi pendapatan negara dari sektor cukai, peredaran rokok ilegal juga membahayakan kesehatan masyarakat karena kualitas produk yang tidak terjamin. Industri rokok nasional yang sah juga dirugikan, karena harus bersaing dengan produk-produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah.
Seorang narasumber lainnya mengatakan, “Setiap minggu, dua kontainer rokok ilegal masuk ke wilayah Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sintete di Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan diedarkan tanpa ada tindakan dari pihak berwenang.”
Melihat situasi yang semakin memburuk, berbagai pihak mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Jika dibiarkan, peredaran rokok tanpa cukai ini tidak hanya akan semakin merugikan negara, tetapi juga memperkuat posisi para mafia rokok ilegal. Presiden, Menteri Perdagangan, Panglima TNI, dan Kapolri diharapkan dapat turun tangan langsung untuk memberantas praktek-praktek ilegal yang telah merajalela di wilayah Kalimantan Barat, terutama di Singkawang, Sambas, dan Bengkayang.
Hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi masih berusaha mencari informasi tambahan dari pihak-pihak terkait, termasuk konfirmasi dari HNK dan AUI, serta Bea Cukai dan penegak hukum yang diduga terlibat dalam melindungi peredaran rokok ilegal ini. Namun, yang pasti, kasus ini telah mencoreng wibawa hukum di Kalimantan Barat dan menjadi sorotan nasional.
Sumber:Tim Gabungan Investigasi Media & LSM.
Redaksi
