Borneonews24.com|Kubu Raya – Sebuah peristiwa tragis menggemparkan warga Kalimantan Barat setelah seorang remaja berusia 17 tahun yang diketahui bisu tuli dan yatim piatu, diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian ini mengundang keprihatinan mendalam dan sorotan tajam terhadap sistem perlindungan anak, khususnya bagi anak dengan latar belakang disabilitas dan keterbatasan sosial.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa pelaku masuk ke rumah korban dengan maksud mengambil barang berharga. Namun, aksinya diduga diketahui oleh pemilik rumah. Dalam situasi panik, pelaku disebut-sebut melakukan kekerasan yang berujung pada kematian korban. Saat ini, proses hukum terhadap pelaku masih berlangsung.
Menanggapi kasus ini, Dr. Herman Hofi Law, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik dari LBH, menyatakan bahwa negara tidak boleh serta-merta mengedepankan pendekatan represif terhadap pelaku yang merupakan anak di bawah umur, apalagi dengan kondisi bisu tuli dan yatim piatu.
“Ini bukan hanya perkara hukum pidana. Ini cermin dari kelalaian sistem sosial kita. Seorang anak dengan disabilitas, tanpa orang tua, terseret dalam situasi ekstrem. Negara tidak bisa menutup mata bahwa ini juga akibat dari kegagalan deteksi dini oleh instansi terkait,” tegas Dr. Herman dalam keterangannya di Pontianak, Kamis (8/5).
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pelaku yang berstatus anak wajib mendapatkan perlakuan khusus, termasuk pendampingan hukum, pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak, serta keterlibatan ahli bahasa isyarat untuk menjamin terpenuhinya hak pelaku selama proses hukum berjalan.
“Anak dengan disabilitas memiliki hambatan dalam memahami proses hukum. Tanpa pendampingan profesional, bisa terjadi kesalahan fatal dalam proses penegakan hukum,” tambahnya.
Dr. Herman juga menekankan bahwa pemerintah daerah, khususnya dinas sosial dan dinas perlindungan anak, seharusnya aktif memantau keberadaan anak-anak rentan di lingkungan masyarakat.
“Bagaimana mungkin seorang remaja dengan keterbatasan fisik dan tanpa wali bisa luput dari pengawasan? Ini bukan sekadar tragedi personal, ini kegagalan sistemik,” tandasnya.
Ia pun mendesak Bupati di daerah tempat kejadian perkara untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dinas terkait, yang dinilai lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan anak. Dr. Herman menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya muncul setelah kejadian, melainkan justru harus hadir sebelum anak-anak itu jatuh ke dalam situasi berbahaya.
Kasus ini sekaligus menjadi cermin bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk serius menegakkan prinsip keadilan restoratif bagi anak. Proses hukum tetap berjalan, namun negara harus menjamin bahwa keadilan yang ditegakkan tetap menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan anak, terutama mereka yang mengalami kerentanan ganda.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law (Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik)
Editor/Gugun
