Borneonews24.com | PONTIANAK – Pelabuhan Dwikora Pontianak dinilai memegang peranan vital sebagai simpul utama distribusi logistik di Kalimantan Barat. Sebagai pintu masuk dan keluar arus barang menuju 14 kabupaten/kota, efektivitas tata kelola pelabuhan dinilai memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas pasokan, efisiensi biaya logistik, iklim investasi, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, di balik peran strategis tersebut, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr. Herman Hofi Munawar menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, regulator, maupun pengelola pelabuhan.
Menurut Herman, tata kelola kepelabuhanan harus dibangun berdasarkan prinsip transparansi, profesionalisme, efisiensi, serta persaingan usaha yang sehat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha, termasuk perusahaan bongkar muat (PBM) lokal dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
“Pelabuhan Dwikora merupakan urat nadi perekonomian Kalimantan Barat. Karena itu seluruh aktivitas pelabuhan harus berjalan secara profesional, terbuka, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pelaku usaha,” kata Herman, Sabtu (1/8/2026).
Ia menyoroti kondisi operasional pelabuhan yang dinilai memperlihatkan dominasi penguasaan sarana bongkar muat strategis oleh PT Pelindo II Cabang Pontianak melalui anak perusahaannya. Menurut Herman, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi bagi perusahaan bongkar muat swasta yang selama ini menjadi salah satu penopang aktivitas logistik di daerah.
Herman menjelaskan, keberadaan PBM swasta tidak hanya berfungsi sebagai pelaku jasa logistik, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Bahkan sekitar 70 persen struktur biaya operasional perusahaan bongkar muat berasal dari komponen tenaga kerja bongkar muat.
“Apabila pengelola pelabuhan sekaligus menguasai hampir seluruh sarana operasional bongkar muat, maka ruang kompetisi menjadi semakin sempit. Dalam jangka panjang PBM swasta berpotensi hanya menjadi pelaksana pekerjaan atau bahkan kehilangan kesempatan berkembang,” ujarnya.
Menurut Herman, semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar penyelenggaraan pelabuhan mampu menciptakan pelayanan yang efisien, terbuka, dan mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat.
Selain persoalan persaingan usaha, Herman juga menyinggung aspek administrasi pelayanan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak.
Ia mengungkapkan pernah terjadi persoalan administrasi berupa diterbitkannya Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) tanpa nomor administrasi sehingga kapal tidak dapat melakukan proses sandar selama beberapa hari.
Menurutnya, persoalan administratif sekecil apa pun dapat berdampak besar terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi logistik.
“Kerugian yang timbul bukan hanya biaya operasional kapal yang meningkat, tetapi juga menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kualitas pelayanan kepelabuhanan. Jika tidak dibenahi, kondisi ini dapat memengaruhi iklim investasi di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Herman juga menilai keberadaan Pelabuhan Kijing yang telah dibangun dengan investasi besar dan fasilitas modern belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang maksimal.
Menurutnya, keberhasilan sebuah pelabuhan tidak hanya ditentukan oleh kualitas infrastruktur, tetapi juga oleh tata kelola operasional yang terbuka, kompetitif, dan mampu melibatkan seluruh pelaku usaha secara proporsional.
Ia mengingatkan bahwa apabila penguasaan aktivitas operasional hanya terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu, maka produktivitas pelabuhan berpotensi tidak berkembang secara optimal.
Sebagai langkah penyelesaian, Herman mendorong pemerintah memfasilitasi dialog terbuka antara PT Pelindo II Cabang Pontianak, KSOP Pontianak, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), perusahaan bongkar muat swasta, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurutnya, pembagian fungsi harus diperjelas agar pengelola pelabuhan berfokus pada penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, dan pemeliharaan fasilitas. Sementara operasional bongkar muat dapat melibatkan PBM swasta melalui mekanisme yang transparan, adil, dan kompetitif.
Selain itu, Herman meminta pengawasan terhadap proses perizinan dan penerbitan SPOG di KSOP diperkuat guna menjamin kepastian hukum, transparansi pelayanan, dan akuntabilitas administrasi.
Ia juga mendorong agar operasional Pelabuhan Kijing membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan PBM swasta lokal sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan logistik.
Di sisi lain, Herman meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan kajian komprehensif mengenai dampak sistem bongkar muat terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan investasi, biaya logistik, dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Perhubungan maupun Kementerian BUMN agar tata kelola pelabuhan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya.
Herman menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah pusat melalui BUMN dengan kepentingan dunia usaha daerah dan tenaga kerja lokal.
“Kalimantan Barat sedang berkembang. Pelabuhan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong investasi, bukan justru menjadi hambatan bagi perkembangan dunia usaha,” pungkasnya.
( Dr.Herman HOFI Munawar,SH)
Red/Gun*
