NIAS SELATAN||BORNEONEWS24.COM – Pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pada 27 November 2024, diwarnai dugaan kecurangan serius. Kejadian ini mencuat di TPS 1 Desa Boho, Kecamatan Susua, ketika seorang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diduga mencoblos surat suara tanpa seizin pemilih.
Rekaman video berdurasi 1 menit 43 detik yang menjadi viral di media sosial memperlihatkan surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 1, padahal surat suara tersebut belum diberikan kepada pemilih. Dalam video tersebut, seorang warga Desa Boho mempertanyakan tindakan PPS yang dianggap melanggar aturan. Ia berbicara dalam Bahasa Nias, “Kenapa kalian tusuk itu semua? Seharusnya disepakati dulu biar jelas.”
Tanggapan dari salah satu pihak yang terekam dalam video itu memperkuat dugaan kecurangan. Ia mengakui kesalahan tersebut dan meminta solusi, mengisyaratkan adanya pelanggaran yang dilakukan secara sadar.
Hendra Putra Laia, seorang wartawan, mencoba menghubungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nias Selatan untuk mengklarifikasi peristiwa ini. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons resmi dari kedua lembaga tersebut.
Salah satu anggota PPS Desa Boho, Petrus Bu’ulolo, menanggapi dengan menyebut bahwa kejadian tersebut hanya kesalahpahaman yang sengaja disebarluaskan oleh pihak tertentu. “Ini hanya di Viralkan oleh orang yang berpikiran buruk,” balasnya melalui WhatsApp.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut 3 dan 4 memberikan respons cepat. Idealisman Dachi, calon Bupati nomor urut 3, menyatakan bahwa daerah pemilihan (dapil) 4 dan 5 perlu dilakukan penghitungan ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena data daftar hadir dan hasil formulir C1 tidak sesuai.
Pasangan calon nomor urut 4, Sifaotoita Bu’ulolo, juga meminta bukti tambahan untuk memperkuat laporan ke Bawaslu dan KPU. “Kami tidak akan membiarkan kejadian seperti ini terus berlangsung,” ujarnya.
Kejadian ini menyoroti potensi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 489, 499, 503, dan 537 yang mengatur sanksi bagi panitia pemilu yang melakukan kecurangan atau kelalaian.
Warga dan pengamat menuntut KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk segera menginvestigasi kasus ini. “Jika pembiaran terus terjadi, integritas pemilu akan dipertanyakan,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya.
Kejadian dugaan kecurangan di Desa Boho ini menjadi peringatan penting bagi penyelenggara pemilu di Nias Selatan. Transparansi, integritas, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan bermartabat.
Sumber: Hendra PL / Indrasyarial
Editor: Gugun
