Borneonews24.com || Siak, Riau – Kepala Desa Gabung Makmur SP 8, Pujito, tengah menjadi sorotan setelah diduga menandatangani surat baru terkait lahan atas nama Risman Maulana pada 29 November 2022. Surat ini menuai kontroversi karena tidak didasari dokumen sebelumnya, sementara surat lama tahun 2020-2021 dengan nomor SHM 227 masih berlaku.
Kasus ini bermula ketika Risman Maulana meminjam uang Rp.20 juta dari Hendra Pulungan dengan jaminan dua surat tanah jual beli asli tahun 2020 dan 2021. Namun, muncul surat baru yang diduga diterbitkan tanpa verifikasi mendalam, menimbulkan persoalan hukum dan konflik antar warga.
Hendra Pulungan, sebagai pemegang surat asli, mengaku terkejut saat mengetahui ada surat baru atas nama Risman Maulana. “Saya sudah mencoba beberapa kali mediasi melalui kepala desa, tapi beliau selalu mengulur waktu. Ini sudah satu tahun lebih dan belum ada penyelesaian,” ungkap Hendra.
Hendra menambahkan, tanah tersebut diduga dijual oleh Risman Maulana kepada Endro Supeno, warga desa Gabung Makmur SP 8, menggunakan surat baru. “Seharusnya kepala desa memastikan ada surat dasar sebelum menandatangani surat baru ini,” tambahnya.
Kepala Desa Gabung Makmur, Pujito, saat dikonfirmasi mengaku sudah mencoba menghubungi Endro Supeno untuk klarifikasi, namun tidak mendapat respons. “Saya sudah mendatangi rumahnya beberapa kali, tetapi tidak pernah bertemu. Ponselnya pun sering tidak aktif,” jelas Pujito.
Ia berdalih bahwa jika ia mengetahui ada masalah dengan dokumen tersebut, ia tidak akan menandatangani surat baru. “Saya tidak tahu kalau ini akan menjadi masalah. Kalau ada surat dasarnya, pasti tidak akan seperti ini,” terang Pujito.
Surat baru yang diterbitkan pada 29 November 2022 mencantumkan Risman Maulana sebagai penjual dan Endro Supeno sebagai pembeli, lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi dari perangkat desa, termasuk Kepala Dusun dan Ketua RT.
Kasus ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kredibilitas pemerintah desa. Warga berharap Kepala Desa Pujito segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan sengketa ini dan mencegah konflik yang lebih besar.
Sampai saat ini, tidak ada kejelasan terkait penyelesaian kasus ini. Hendra Pulungan masih menunggu tindakan nyata dari pemerintah desa untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sumber: Mardinal Sembiring
(Indrasyarial)
