Borneonews24.com | Pontianak, Kalimantan Barat – Dugaan praktik distribusi BBM ilegal kembali mencuat setelah dua unit mobil truk tanpa pelat nomor diamankan di area SPBU 64.781.10, Jalan Sultan Hamid II, Pontianak Timur, pada 8 April 2026. Kedua kendaraan tersebut, yang berwarna biru dan merah, diduga mengangkut sekitar 10 ton solar ilegal. Setelah penindakan dilakukan, truk tersebut kemudian dibawa dan dititipkan di Polsek Pontianak Timur.
Berdasarkan informasi lapangan, penindakan dilakukan oleh tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat (David).Tidak lama setelah penangkapan, situasi di lokasi disebut berubah cepat.
Sementara itu, muncul seorang pria bernama Ami Yus yang diduga sebagai pemilik BBM tersebut, yang diketahui datang bersama dua orang lainnya, yakni Nasir dan Suhen yang disebut sebagai pengurus SPBU setempat.
Namun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait status hukum ketiga nama tersebut. Selanjutnya, pada 9 April 2026, tim investigasi DPW IWO Indonesia Kalimantan Barat mendokumentasikan keberadaan dua truk tersebut.
Saat dikonfirmasi, petugas jaga Polsek Pontianak Timur memberikan keterangan sebagai berikut: “Itu penangkapan dari Polda Kalbar, Subdit I. Silakan langsung ke Polda untuk informasi lengkap,” ujar Agus Bule.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan perkara berada di tingkat Polda.
Meski demikian, upaya konfirmasi lanjutan ke Ditreskrimsus Polda Kalbar pada 10 April 2026 Siang hari tidak membuahkan hasil.
Pasalnya, penyidik yang disebut menangani perkara tersebut tidak berada di tempat karena sedang menjalankan tugas luar kota.
Karena pagi harinya sekitar pukul 08: 00, kami Tim investigasi DPW IWO INDONESIA Provinsi Kalimantan Barat, mentau ke dua buah truck yang memuat BBM solar tersebut sudah ada jejaknya lagi di Polsek Pontianak timur. kami tim investigasi, siangnya langsung ke Polda kalbar juga mencari tahu dimna biasanya tempat mobil- mobil tangkapan di simpan, juga tidak terlihat duah mobil truck yang memuat BBM solar tersebut?
Tim investigasi, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi terkait status barang bukti maupun proses hukum yang berjalan.
Apabila dugaan pengangkutan dan niaga BBM ilegal tersebut terbukti, maka perbuatan itu berpotensi melanggar ketentuan pidana.
Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana apabila melibatkan lebih dari satu pihak.
Dengan demikian, pihak yang turut serta, membantu, atau memfasilitasi distribusi BBM ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara bersama-sama.
Di sisi lain, muncul pertanyaan serius dari kalangan masyarakat dan jurnalis investigatif. Mengapa dalam sejumlah kasus serupa, kendaraan pengangkut BBM yang diduga ilegal kerap hanya diamankan tanpa kejelasan proses hukum lanjutan?
Selain itu, publik juga mempertanyakan apakah terdapat praktik pembiaran terhadap aktivitas pengepul atau tengkulak BBM subsidi.
Oleh sebab itu, transparansi dan konsistensi penegakan hukum dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Sumber : Tim Investigasi
Editor/Redaksi*
