Borneonews24.com|Jambi, 24 Juni 2025 – Praktik dugaan monopoli dalam pengelolaan kantin Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kuala Tungkal, Teluk Nilau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, memicu kemarahan publik. Sorotan tajam diarahkan kepada Kepala Seksi Binadik dan Giatja, Ali Sodikin, SH, yang diduga membiarkan bahkan terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut.
Ali Sodikin menjadi pusat perhatian usai melontarkan pernyataan yang dinilai arogan dan tidak mencerminkan integritas seorang pejabat pemasyarakatan. Dalam wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 21 Juni 2025, Ali sempat menyampaikan bahwa pihak Lapas tidak memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme suplai dan harga barang di kantin. Ia menuding pengaturan berasal langsung dari pusat, yakni Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
“Instruksinya boleh kapan saja, tapi buat direalisasikan ke bawah serempak itu agak sulit. Itu yang belum kita pahami. Diatur dari pusat, setelah ada petunjuk selanjutnya kami siap jalankan,” ujar Ali kepada awak media.
Namun, pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari internal Lapas dan organisasi masyarakat sipil. Seorang pejabat Lapas Teluk Nilau yang enggan disebutkan namanya mempertanyakan kemampuan Ali dalam memahami arahan Menteri Hukum dan HAM, Agus Andrianto.
“Apakah Ali tidak bisa membaca dan menjabarkan arah dari instruksi Menteri?” ujarnya.
Ketua LSM Berantas, Fahmi Hendri, ikut mengecam keras sikap Ali Sodikin. Ia menilai Ali tak layak menduduki jabatan strategis karena dinilai bersikap arogan dan tidak memahami penderitaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Statement Ali itu bukti rendahnya profesionalitas. Kalau dia jadi narapidana, apakah sanggup beli mi instan yang seharusnya lima bungkus cuma dapat dua? Jangan salahkan kementerian kalau kantin yang dia kelola justru lebih diktator dan mencekik,” kata Fahmi.
Fahmi bahkan menyebut adanya dugaan suap dan gratifikasi yang diterima oleh Ali dari pengelola kantin maupun keluarga warga binaan. Ia mengklaim memiliki bukti rekaman suara terkait keterlibatan Ali dalam peredaran narkoba yang terhubung dengan pengelolaan kantin Lapas.
Menurut Fahmi, pengelola kantin saat ini adalah seorang eks narapidana kasus narkoba bernama Dedi Iskandar, yang juga diduga merekrut anggota dari kalangan bandar narkoba. Perputaran orang dalam struktur kantin disebut sebagai upaya untuk menghilangkan jejak jaringan peredaran narkoba di dalam Lapas.
“Dedi Iskandar dan timnya diduga kuat sebagai penyuplai narkoba di Lapas. Ini bukan sekadar dugaan, kami punya bukti rekaman dan saksi,” tegas Fahmi.
Upaya konfirmasi kepada Dedi Iskandar belum membuahkan hasil. Sementara itu, Ali Sodikin disebut telah memblokir akses komunikasi dari sejumlah awak media, termasuk pemblokiran akun WhatsApp yang sebelumnya digunakan untuk klarifikasi.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab moral dan hukum, serta menguatkan dugaan adanya praktik kotor dalam pengelolaan internal Lapas Kuala Tungkal.
Publik kini menanti langkah tegas dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Pemasyarakatan, guna menyelidiki dan membersihkan dugaan praktik monopoli, penyalahgunaan jabatan, dan peredaran narkoba yang melibatkan oknum aparat pemasyarakatan.
Sumber: Fahmi/Indra Syarial
Red/Gun*
