Borneonews24.com | Pontianak, Jumat, 05 Juni 2026 – Maraknya peredaran telepon genggam merek iPhone nonresmi atau yang dikenal di masyarakat sebagai “iPhone Inter” di Kota Pontianak kembali menjadi sorotan. Aktivitas perdagangan perangkat yang diduga masuk melalui jalur distribusi tidak resmi tersebut dinilai bukan lagi sekadar persoalan jual beli elektronik biasa, melainkan berpotensi menyentuh aspek kepabeanan, perpajakan, perdagangan, hingga perlindungan konsumen.
Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun Tim Investigasi HMI Kalbar, sejumlah perangkat iPhone yang diduga tidak melalui mekanisme impor resmi dan tidak disertai dokumen kepabeanan yang sah masih diperjualbelikan secara terbuka di sejumlah titik usaha di Kota Pontianak.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Jalan Jenderal Urip, Pontianak. Di lokasi tersebut, berbagai jenis iPhone diduga dipasarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk resmi yang beredar melalui distributor legal. Selisih harga yang mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per unit menjadi daya tarik utama bagi konsumen.
Namun di balik harga yang lebih murah tersebut, terdapat berbagai risiko yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain tidak memperoleh garansi resmi, pembeli juga berpotensi mengalami kendala aktivasi perangkat, pemblokiran IMEI, hingga tidak tersedianya layanan purna jual yang menjadi hak konsumen.
Lebih jauh, sumber investigasi menyebutkan bahwa aktivitas penjualan perangkat yang diduga berasal dari jalur distribusi ilegal tersebut telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara terbuka. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan terhadap masuk dan beredarnya barang elektronik impor di wilayah Kalimantan Barat.
Bahkan menurut keterangan sejumlah warga yang enggan disebutkan identitasnya, berkembang dugaan di tengah masyarakat bahwa bisnis penjualan iPhone Inter tersebut dapat berjalan lancar karena diduga memperoleh perlindungan atau backing dari oknum tertentu. Namun demikian, informasi tersebut masih sebatas dugaan yang berkembang di tengah masyarakat dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum yang berwenang.
“Kalau tidak ada yang membekingi, sulit rasanya usaha seperti ini bisa berjalan terbuka dan bertahan lama,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Pernyataan tersebut tentu memerlukan pembuktian hukum yang objektif. Karena itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalimantan Barat didorong untuk tidak hanya menelusuri legalitas barang yang diperjualbelikan, tetapi juga mengusut kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi maupun dugaan perlindungan terhadap aktivitas tersebut apabila memang ditemukan fakta hukum yang mengarah ke sana.
Secara yuridis, apabila dugaan tersebut terbukti berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, para pihak yang terlibat berpotensi dijerat dengan sejumlah ketentuan perundang-undangan.
Pertama, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tindak pidana penyelundupan barang impor. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara dan denda dalam jumlah yang signifikan.
Kedua, Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen.
Ketiga, Pasal 35 juncto Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mewajibkan setiap barang yang diperdagangkan di dalam negeri memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku.
Selain itu, apabila ditemukan indikasi manipulasi IMEI, penggunaan data elektronik yang tidak sah, pemalsuan dokumen, atau praktik lain yang melanggar hukum, maka tidak menutup kemungkinan diterapkannya ketentuan pidana tambahan sesuai hasil pengembangan penyidikan.
Tim Investigasi HMI Kalbar menilai aparat penegak hukum perlu bergerak cepat guna menghindari semakin meluasnya dugaan peredaran barang elektronik ilegal yang berpotensi merugikan negara, menciptakan persaingan usaha tidak sehat, serta mengancam perlindungan konsumen.
Publik kini menunggu langkah konkret Ditkrimsus Polda Kalbar untuk mengungkap secara transparan asal-usul perangkat yang beredar, jalur distribusinya, pihak pemasok, hingga kemungkinan adanya aktor-aktor yang diduga berada di balik bisnis tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam informasi investigasi tersebut. Demi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan Kode Etik Jurnalistik, media membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan hak jawab maupun klarifikasi.
Tim Investigasi HMI Kalbar
Redaksi*
