Borneonews24.com | PONTIANAK – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (AMPD) menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait pelaksanaan seleksi terbuka (open bidding) sejumlah jabatan strategis di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan secara transparan, objektif, akuntabel, serta berpedoman pada sistem merit sebagaimana prinsip manajemen aparatur sipil negara (ASN). Massa juga meminta Menteri Agama RI memberikan penjelasan resmi atas berbagai isu yang berkembang mengenai proses seleksi jabatan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah ASN maupun masyarakat.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) AMPD, Saiful Anwar. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan ditujukan kepada suku, daerah, ataupun kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap tata kelola birokrasi agar tetap profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi.
“Yang kami tolak bukan suku atau daerah tertentu. Yang kami tolak adalah apabila terdapat praktik atau kebijakan yang mengesampingkan sistem merit sehingga menimbulkan kesan adanya keberpihakan berdasarkan identitas kedaerahan. Apabila isu tersebut tidak benar, maka Menteri Agama perlu menyampaikan klarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi fitnah yang merusak kepercayaan publik dan persatuan bangsa,” ujar Saiful Anwar di hadapan peserta aksi.
Menurut AMPD, hingga saat ini belum terdapat penjelasan resmi yang secara tegas mengonfirmasi maupun membantah isu-isu yang berkembang di ruang publik. Oleh sebab itu, mereka menilai klarifikasi dari pemerintah diperlukan guna menjaga kredibilitas proses seleksi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
AMPD menegaskan bahwa jabatan publik merupakan amanah negara yang harus diberikan kepada individu terbaik berdasarkan kompetensi, integritas, profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta rekam jejak, tanpa membedakan asal daerah, suku, maupun kedekatan dengan pihak tertentu.
“Jabatan publik adalah amanah negara yang harus diisi oleh orang-orang terbaik berdasarkan kompetensi, integritas, profesionalisme, dan rekam jejak. Kami berharap seluruh tahapan seleksi di lingkungan Kementerian Agama berjalan secara bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk nepotisme maupun diskriminasi sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, AMPD menyampaikan empat poin tuntutan, yaitu:
1. Mendesak Menteri Agama Republik Indonesia memberikan klarifikasi terbuka terhadap isu yang berkembang terkait proses seleksi jabatan.
2. Meminta seluruh proses seleksi jabatan Eselon I, Eselon II, Kepala Kantor Wilayah, Direktur, Kepala Biro, hingga Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dilaksanakan secara transparan berdasarkan sistem merit.
3. Menolak segala bentuk praktik yang mengarah pada nepotisme, kolusi, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian jabatan publik.
4. Mengajak masyarakat ikut mengawal seluruh tahapan seleksi agar berlangsung jujur, adil, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pernyataannya, massa aksi juga menyinggung adanya isu yang berkembang di tengah proses seleksi terbuka jabatan strategis, termasuk istilah “Semua Dari Makassar (SDM)” maupun “Makassar United (MU)” yang dikaitkan dengan pengisian sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
AMPD menegaskan bahwa penyebutan istilah tersebut merupakan bagian dari isu yang berkembang di masyarakat dan belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif, polemik berkepanjangan, maupun potensi perpecahan di tengah masyarakat.
AMPD menyatakan akan terus mengawal seluruh tahapan seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, transparan, dan berintegritas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia maupun panitia seleksi terkait tuntutan yang disampaikan AMPD. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(*/Red)
