Pontianak, KALBAR – Menangapi berita yang beredar di Medsos,Kuasa Hukum Bupati Melawi,Dr Herman Hofi Munawar Menggelar konferensi pers, pada hari Jum’at (6/9/2024). Herman Hofi Munawar mengatakan,”Dalam era digital, media sosial sering menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Namun, ketika informasi yang tidak terverifikasi menyebar, dampaknya bisa merusak reputasi seseorang. Baru-baru ini, Bupati Melawi di Kalimantan Barat menjadi sasaran tuduhan serius melalui sebuah akun Instagram yang menyebutnya dengan istilah “oknum keparat” dan “oknum biadap.”
Menanggapi hal ini, tim penasihat hukum Bupati Melawi, yang terdiri dari Dr. Herman Hofi Munawar dan Andi Hariadi, mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merugikan nama baik kliennya secara signifikan.
Menurut Dr. Herman Hofi, tuduhan yang disebarkan melalui media sosial tersebut merupakan bentuk fitnah yang sangat merugikan reputasi Bupati Melawi. “Klien kami telah bekerja keras dalam membangun daerah dan selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Melawi. Tuduhan yang tidak jelas sumbernya, disebarkan secara tidak bertanggung jawab, dapat mencemarkan nama baik dan integritas beliau sebagai pemimpin,” ungkap Herman dalam pernyataannya.
Tim hukum juga menegaskan bahwa mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum untuk menangani penyebaran informasi yang tidak berdasar ini. Dr. Herman Hofi menyatakan bahwa tindakan hukum akan diambil terhadap pihak yang terlibat jika diperlukan, guna melindungi hak-hak dan reputasi kliennya.
Herman juga menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan tuduhan di media sosial. “Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang, namun harus disertai dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau mengandung ujaran kebencian. Hal ini bisa memicu provokasi yang tidak perlu dan berujung pada konflik di masyarakat,” tambahnya.
Menurut tim hukum, dampak dari ujaran kebencian ini tidak hanya dirasakan oleh Bupati Melawi secara pribadi, tetapi juga oleh keluarganya. “Klien kami dan keluarganya merasa tidak nyaman akibat tekanan sosial yang timbul dari tuduhan yang tidak berdasar ini. Ujaran kebencian yang dilontarkan di media sosial merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental seseorang,” jelas Dr. Herman.
Ujaran kebencian di media sosial memiliki konsekuensi yang sangat luas karena dapat dilihat oleh khalayak ramai. Oleh karena itu, Dr. Herman Hofi mengimbau masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar.
Di akhir pernyataannya, Dr. Herman Hofi meminta dukungan dari semua pihak agar Bupati Melawi dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terganggu oleh fitnah yang tidak berdasar ini. Ia berharap agar masyarakat tetap mendukung upaya pembangunan di Melawi dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang bisa merusak keharmonisan sosial.
“Klien kami akan tetap fokus menjalankan tugasnya untuk memajukan daerah, dan kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan bijaksana,” tutup Dr. Herman Hofi.
Sumber: Herman Hofi law(LBH)
Red/Gugun
